Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengemukakan, selain masyarakat, pemerintah atau aparat pemerintah juga sering menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.
“Itu harus kita pahami karena ada cenderung bahwa yang melanggar HAM selalu pemerintah, selalu orang lain tapi juga masyarakat melanggar HAM, membunuh tanpa alasan kepada semua orang yang ada, pekerja-pekerja di Papua,” kata Wapres Jusuf Kalla (JK) saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional Tahun 2018, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12) siang.
JK menilai, kasus pembunuhan terhadap pekerja-pekerja yang sedang melaksanakan proyek pemerintah di Kabupaten Nduga itu merupakan pelanggaran hukum yang berat.
Untuk itu, JK berharap Komisi Nasional (Komnas) HAM akan fair untuk menangani masalah-masalah seperti itu, sehingga pemerintah bukan hanya dalam posisi selalu tertuduh tapi pemerintah juga menjadi korban daripada hak asasi manusia tersebut.
“Inilah tentu hal-hal yang menjadi pemahaman kita bagaimana secara bersama-sama kita menghargai itu,” ujar Wapres seraya menambahkan, karena itulah pemerintah membentuk Komnas HAM ini dalam rangka semua kita menghargai hak-hak dasar manusia.
Mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, JK mengemukakan, bahwa tidak mudah untuk mengungkap peristiwa-peristiwa 20-30 tahun yang lalu.
Namun Wapres mengingatkan, hal seperti ini bukan hanya di negeri kita. Ia menunjuk, sampai sekarang Amerika Serikat (AS) belum bisa menentukan siapa yang membunuh Kennedy.
“Apa kurangnya FBI, apa kurangnya seluruh aparat di Amerika tapi juga tidak bisa menentukan siapa sebenarnya yang membunuh Kennedy,” ucap JK seraya menambahkan, bahwa tidak berarti itu melepaskan tanggung jawab.
Ditegaskan Wapres, pemerintah selalu berusaha tapi kita juga mengetahui bahwa hal tersebut bukanlah hal yang mudah sekaligus untuk menyelesaikan hal tersebut.
Karena itulah maka posisi Komnas HAM disini adalah sangat strategis untuk bersama-sama pemerintah untuk menjaga hal-hal tersebut.
Sebelumnya pada awal sambutannya JK mengemukakan, Indonesia mempunyai peran penting untuk menjaga hak asasi manusia. Hal ini terkait dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955.
Setelah penyelenggaraan KAA inilah timbul kesadaran yang tinggi dengan perjuangan, baik di negara-negara Asia Afrika itu bebas dari penjajahan.
“Jadi kita juga tidak bisa menghindari bahwa Indonesia punya peran penting untuk bangsa-bangsa di Asia Afrika itu mengetahui tentang hak asasinya, setelah Konferensi Asia Afrika,” ucap Wapres.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (sak)
