Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan virtual dengan para pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) se Surabaya, pendampingi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Surabaya, dan jajaran Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Sabtu (07/08).
Dalam zoom meeting itu, Wali Kota Eri mengajak mereka untuk berkolaborasi dan bersinergi menyamakan data demi menyejahterakan warga Kota Surabaya.
Pada kesempatan itu, Eri menyampaikan bahwa sebenarnya ingin bertemu langsung dengan para pendamping itu untuk bersama-sama mencari solusi tentang kemiskinan di Surabaya. Namun, karena kondisinya masih pandemi Covid-19, maka pertemuan itu hanya bisa dilakukan dengan cara virtual.
“Saya tahu bahwa teman-teman ini langsung berada di bawah Kemensos. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah warga yang tinggal di Surabaya itu tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya, tapi yang bukan KTP Surabaya juga banyak tinggal di Surabaya,” kata Eri mengawali pertemuan itu.
Ia juga mengaku tahu bahwa para pendamping PKH dan BPNT itu juga melakukan survei ke bawah hingga menghasilakn sebuah data. Nah, Pemkot Surabaya sendiri juga melakukan survei ke bawah untuk mencari data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Makanya, dia pun berharap survei dan data mereka tidak tumpang tindih dengan milik Pemkot Surabaya.
“Sehingga saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa menjadi satu. Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos, sehingga lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa. Mulai hari ini tidak ada yang jalan sendiri-sendiri di Surabaya, semuanya menjadi satu untuk umat Surabaya,” tegas Eri.
Oleh karena itu, ke depan Eri ingin di setiap kelurahan ada pendamping PKH, pendamping BPNT, LPMK serta jajaran Dinas Sosial Surabaya. Mereka menjadi satu kesatuan sebagai tim untuk mencari data warga tidak mampu sekaligus bersama-sama menyejahterakan warga tersebut.
“Jadi, semuanya ini jadi tim di tingkat kelurahan, sehingga apabila ada 100 warga di kelurahan tertentu yang tidak mampu, maka bisa didiskusikan dalam tim ini, warga ini cocoknya dikasik PKH, warga ini dikasik BPNT, termasuk juga bantuan dari Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Dengan cara ini, maka pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa merata dan tidak bertumpu di satu keluarga saja. Bahkan, yang paling penting bantuan itu bisa merata dan tepat sasaran pada keluarga yang memang membutuhkan.
“Saya sudah konsultasi kepada Bu Mensos (Menteri Sosial Tri Rismaharini), jika keluarga itu sudah mendapatkan PKH, jangan sampai mendapatkan lagi BPNT atau pun bantuan dari daerah, supaya keluarga yang lain juga dapat. Ayo bersama-sama menjadi satu bagian sehingga ke depannya bisa bermanfaat bagi warga Surabaya,” imbuhnya.
Eri juga memastikan bahwa pemerintah dan tim itu dikatakan berhasil apabila warga yang berpenghasilan rendah itu sudah lulus dan lepas dari kelompok warga yang berpenghasilan rendah. Artinya, warga tersebut sudah bisa dikatakan mampu. “Fainsyallah dengan kekuatan gotong-royong dan kebersamaan ini, insyallah kemiskinan di Surabaya bisa kita atasi,” kata dia.
Oleh karena itu, sebagai tindaklanjut dari pertemuan virtual itu, ia meminta jajarannya untuk segera mengumpulkan mereka menjadi satu tim, lalu dibuatkan SOP yang jelas tentang klasifikasi warga berpenghasilan rendah beserta bantuan yang akan diberikan. Yang lebih penting lagi adalah data warga yang masuk dalam MBR, sekaligus targetnya berapa lama mereka harus lulus dari MBR.
“Tujuan saya hanya satu tok, yaitu ingin menyejahterakan warga Surabaya. Mari kita berjuang habis-habisan untuk berbuat amal jariyah, ini amal jariyah kita bersama,” pungkasnya. (ita)
