Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada akhir tahun 2019, jalan Trans Papua sepanjang 4.330 Km yang berada di Provinsi Papua Barat dan Papua sudah tembus seluruhnya. Saat ini jalan yang belum tembus sepanjang 171,7 km.
Meski tidak seluruhnya beraspal, namun dengan terbukanya jalan terutama di daerah pegunungan Papua akan membuka keterisoliran dan menurunkan harga barang-barang.
“Pembangunan Jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan tahun 2019 bisa tersambung seluruhnya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (6/1/2018).
Hal ini untuk mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membangun dari pinggiran untuk pemerataan dan keadilan pembangunan.
Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pembangunan jalan dan jembatan di Papua tidak dilakukan berdasarkan tingkat kelayakan finansial jalan, namun dalam konteks menjaga kesatuan NKRI.
Percepatan pembangunan dengan telah ditandatanganinya dua kontrak pekerjaan konstruksi dan dua pekerjaan pengawasan senilai Rp 199,48 miliar.
“Paket-paket pekerjaan ini sebenarnya sudah ditandatangani pada 26 Desember 2017. Acara penandatanganan hari ini, tanggal 4 Januari 2018, sebagai pengukuhan atau penegasan kembali dihadapan pimpinan di lingkungan Ditjen Bina Marga. Seluruh pekerjaan ini merupakan paket multiyears contract 2017-2018,” terang Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN XVIII Jayapura Osman Harianto Marbun, di Jakarta.
Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para kontraktor dan konsultan dan disaksikan oleh Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Sekretaris Ditjen Bina Marga Soebagiono, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Sugiyartanto, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arief, Direktur Jembatan Iwan Zarkasi, dan Direktur Preservasi Jalan Hedy Rahadian.
Kontrak yang ditandatangani adalah penggantian Jembatan Kali Kabur 3 Tahap II sepanjang 260 meter. Awalnya jembatan tersebut merupakan jembatan kayu, diganti dengan jembatan rangka baja ditambah girder komposit.
Penggantian tersebut dilakukan karena jembatan kayu yang ada sudah lapuk serta meningkatkan kemantapan fungsi Trans Papua segmen Dekai – Seredala – Oksibil. Kontraktor pekerjaan ini PT Simaka dengan nilai kontrak Rp 84,4 miliar,
Selain itu juga ditandatangani kontrak pembangunan jalan perbatasan yakni ruas Oksibil-Towe Hitam sepanjang 5,5 km dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya senilai Rp 108,56 miliar.
Kementerian PUPR secara bertahap membangun jalan perbatasan Papua sepanjang 1098,24 km dari Jayapura hingga Merauke dimana saat ini sudah tembus 889,3 km dan belum tembus 208,94 km. Ruas yang belum tembus tersebut berada pada segmen Oksibil-Towe Hitam yang masih berupa hutan.
Sementara untuk paket pengawasan yang ditandatangani adalah pekerjaan pengawasan teknis pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam dengan penyedia jasa PT Cakra Buana-Total Mandiri-PT Portal Engineering Perkasa senilai Rp3,17 miliar dan paket pengawasan teknis penggantian jembatan Kali Kabur 3 senilai Rp3,35 miliar.
Dalam acara tersebut juga dihadiri Tim Pengawas dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Papua yang turut mendukung agar pekerjaan tepat mutu, tepat volume dan tepat waktu.
Pada tahun 2017, Kementerian PUPR melalui BBPJN XVIII telah melakukan penanganan terhadap kerusakan jalan perbatasan ruas Oksibil ke Merauke sepanjang 688 km. Beberapa titik yang sebelumnya tanah dan sulit dilintasi saat musim hujan seperti ruas Tanah Merah-Getentiri, Getentiri-Batas Kab. Merauke/Boven Digul, Boven Digul-Muting kini sudah beraspal.
Tantangan dalam pembangunan jalan di Papua disamping kondisi cuaca dan alamnya yang masih berupa hutan, adalah ketiadaan batu-batuan. Oleh karenanya batu-batuan harus didatangkan dari Palu atau menggunakan campuran tanah dan semen (soil cement). (sak)
