Pembangunan yang berkeadilan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan di Jatim. Strategi operasional pembangunan berkeadilan di Jatim berbeda pemikiran dengan neo liberal karena menggunakan middle way policy khas Jatim.
“Ke depan, Jatim memiliki dua tantangan yang harus dihadapi yakni bonus demografi dan middle income trap. Kedua tantangan ini merupakan fokus bagi kita, oleh sebab itu pendekatan keadilan harus diterapkan dengan langkah-langkah konkrit,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menjadi Narasumber “Jatim Juang” di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat ITS Surabaya, Sabtu (18/11) pagi.
Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, langkah konkrit dalam menerapkan konsep pembangunan berkeadilan diantaranya dengan peduli pada UMKM, pemberian suku bunga murah dan tidak mengenakan pajak pada pengusaha kecil.
Industri kecil atau UMKM harus dibantu sebab kontribusinya terhadap PDRB cukup besar, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan 9,5 persen. Bahkan negara-negara yang tergabung dalam G-20 memberikan solusi untuk membantu SME dalam era pasar yang liberal seperti saat ini.
“Negara harus benar-benar hadir memberi intervensi pada masyarakat khususnya industri kecil di level small medium enterprise,” pungkasnya.
Suku bunga murah, lanjut Gubernur Soekarwo, ditujukan agar produksi UMKM menjadi lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar yang juga efisien karena menggunakan mesin yang diefisienkan adalah produknya, bukan tenaga kerjanya. Karena 87 persen tenaga kerja di Jatim bekerja pada sektor UMKM.
Pakde Karwo pun mengingatkan, dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan, harus menggunakan pendekatan dengan mengajak bicara masyarakat atau partisipatoris. “Yang kecil jangan diliberalkan. Mereka harus dideliberalisasikan untuk diajak bicara. Sebab nilai kebaikan tidak bisa dikuantifikasi,” tutur orang nomor satu di Jatim.
Ciptakan Daya Saing
Selain pembangunan yang berkeadilan, Pakde Karwo juga menekankan pentingnya pembangunan yang berdaya saing. Daya saing bisa diciptakan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.
Menurutnya, daya saing itu tuntutan. Jika disederhanakan daya saing menjadi tiga hal yaitu kualitasnya lebih baik, harganya lebih murah, dan distribusinya lebih cepat. “Untuk itu fokus pendidikan kita harus ke sana. Kita harus melihat ke negara yang telah menyelesaikan,” jelasnya.
Dikatakan, Pemprov Jatim meningkatkan pendidikan baik formal maupun informal. Peningkatan pendidikan formal dilakukan melalui SMK dan non formal melalui SMK Mini, BLK.
Dicontohkan, Pemprov Jatim telah kerjasama dengan perguruan tinggi salah satunya dengan ITS dalam menciptakan pembangunan yang berdaya saing.
Pada kesempatan yang sama Presiden BEM ITS Rofi Arga H mengatakan, Jatim Juang merupakan forum yang mengundang perwakilan seluruh BEM Universitas se-Jatim.
Melalui forum ini, pihaknya berkeinginan untuk membahas Jatim di masa yang akan datang, sekaligus menggagas ide memberikan perubahan bagi Jatim. “Indonesia sedang bergejolak, namun Jatim memiliki daya tarik dan kejuangan atas keberlangsungan Pemerintahan Indonesia,” ujarnya. (ita)
