Meskipun tidak mudah, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Provinsi Riau.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, sekarang semua pesawat terbang yang digunakan untuk menciptakan hujan buatan itu di-pool di Pekanbaru.
“Ada dua CASSA dari pesawat TNI AU, CN-235, satu Hercules itu di-pool di sini yang disiagakan, dimuati garam. Setiap saat ada laporan awan, terbang, bikin hujan buatan, berarti ada,” kata Wiranto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam.
Kalau hujan buatan enggak bisa dipakai karena tidak ada awan, maka menurut Menko Polhukam, dilakukan water bombing oleh pasukan darat dulu. Kalau dekat-dekat dengan desa, dengan pemukiman, perkotaan itu pasukan darat kan bisa menjangkau, ada jalur-jalur transportasinya, ada.
Tapi kalau itu enggak ada, satu-satunya dijangkau helikopter, ya water bombing. Menurut Menko Polhukam, untuk memadamkan karhutla di Provinsi Riau hingga saat ini sudah dilakukan 71.000 sorti penerbangan.
Artinya, air yang ditumpahkan sudah sekitar dua ratus sekian juta liter, berarti dua ratus sekian ton air isudah ditumpahkan. Kalau sudah dilakukan masih terbakar juga, menurut Wiranto, akan kembali dilakukan operasi-operasi dengan cara menambah pasukan.
“Yang sekarang sudah dilakukan pasukan-pasukan dari TNI, dari kepolisian, ditambah untuk kemudian menambah pasukan darat, menambah Manggala Agni,” tegasnya.
Menko Polhukam menjelaskan, bahwa kebakaran itu bisa padam kalau ada hujan. Kalau enggak ada hujan, bikin hujan buatan. Tapi hujan buatan ini perlu pesawat terbang, perlu garam, perlu kondisi awan. Nah awan kalau enggak ada ya enggak bisa.
“Maka awan persyaratannya harus awan yang kira-kira tujuh puluh persen kandungan airnya, baru ada pesawat naik kasih garam itu turun. Nah kebetulan di wilayah Kalbar, Kalteng itu awannya masih belum ada. Di Riau mulai ada,” terang Menko Polhukam seraya menambahkan, oleh karena itu sekarang semua pesawat terbang yang digunakan untuk menciptakan hujan buatan itu di-pool di Pekanbaru.
Musim Kemarau Panjang
Menjawab wartawan yang membandingkan penanganan karhutla sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, sebenarnya kalau upaya-upaya yang terencana sesuai dengan standar yang asudah dilaksanakan secara maksimal.
Namun tanpa bermaksud mencari pembenaran, Wiranto mengatakan, saat ini ada satu kondisi alam, El Nino dalam keadaan lemah sehingga memperpanjang musim kemarau. Dulu pada saat yang sama tahun yang berbeda itu bulan seperti sekarang ini, ini sudah jatuh musim hujan, sehingga ada perpanjangan musim kemarau.
“Sekarang keringnya luar biasa. Tentu itu merupakan suatu kondisi yang mudah sekali terbakar. Tetapi dari hasil penelitian kita, kebakaran akibat alami itu kecil tetapi akibat ulah manusia itu presentasenya lebih besar ketimbang yang alami,” ungkap Wiranto.
Ia menyebutkan, langkah-langkah penegakan hukum sudah dilakukan juga pada tahun 2015 yang kita observasi di lebih dari 370-an perusahaan pada saat itu, kemudian diproses.
Lalu di 2019 ini, untuk Riau sudah ada 103 rasanya yang diikuti dan diobservasi oleh Polda dan oleh Kehutanan, LHK. Sudah disegel 49 unit entitas perusahaan.
“Hari ini tadi kami mendapatkan lagi pembakar lahan di Tesso Nilo, tiga orang. Atas dukungan TNI bersama-sama kita operasi tadi, itu berhasil. Sekarang sedang diproses di Kantor Gakkum di Pekanbaru ini. Jadi 49 yang sudah disegel sampai sekarang,” ungkap Wiranto.
Prioritaskan 6 Daerah, Kapolri Siap Copot Kapolda Yang Gagal Tangkap Pelaku Karhutla
Berdasarkan hasil pantauan dari udara dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan, tidak melihat adayang terbakar baik kebun sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun, yang terbakar adalah hutan atau semak.
“Artinya, ini ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu juga membuktikan bahwa peristiwa itu ada,” kata Tito dalam keterangan pers usai mengikuti Ratas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam.
Oleh karena itu, Kapolri menegaskan akan mengintensifkan upaya untuk melakukan penegakan hukum. Ia mengaku sudah melaksanakan video conference dengan seluruh kapolda, dengan seluruh kapolres seluruh Indonesia, dengan penekanan kepada enam polda yang paling utama, yaitu Polda Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalsel, dan Kalteng.
Tapi juga ada yang level tier duanya, yaitu Sumatra Utara, kemudian Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, termasuk Jawa dan NTT.
Kapolri mengaku sudah menyampaikan, namanya mengintensifkan itu harus ada pulling and pushing factor. Jadi bagaimana agar mereka tertarik untuk melakukan aktivitasnya maksimal dan bagaimana mereka terpacu.
Menurut Kapolri, dirinya akan membentuk tim dari Mabes Polri, dari Irwasum dan jajaran Irwasum dan Propam yang akan mengecek ke semua wilayah. Targetnya adalah Polres, Polsek dan Polda.
“Jadi kalau seandainya di polda itu penilaian kita ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal, apalagi penangkapan enggak ada, out. Mau Kapolda, mau Kapolres, Kapolsek out,” tegas Kapolri seraya menambahkan, tim itu sudah dibentuk dan akan diturunkan ke semua polda terutama yang utama tadi.
Reward Kalau seandainya mereka berhasil (Polres, Polsek, dan Polda) melakukan penangkapan, tertangkap tangan dan lain-lain, sesuai dengan gradenya beda-beda tiap Polda, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berjanji akan memmberikan reward.
“Mau sekolah, promosi, termasuk KPLB, itu akan kita berikan,” ujarnya. Sehingga dengan adanya reward and punishment ini, Kapolri berharap jajaran kepolisian akan terpacu. “Nanti kita akan buktikan betul, 1-2 kita beri contoh, gitu,” ucapnya meyakini.
Ditambahkan Kapolri, untuk tim dari Mabes Polri yaitu Bareskrim akan fokus ke masalah korporasi bukan perorangan.
“Jadi kalau ada korporasi melakukan, kerjakan dan kemudian koordinasi tentunya kalau korporasi dengan stakeholder terkait termasuk Kementerian KLH,” tegasnya. (ist)
