Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajak barisan Pemuda Ansor NU mendukung dan memenangkan pasangan Calon Gubernur – Calon Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) – Puti Guntur Soekarno dalam Pilgub Jatim 2018.
Risma berharap, kemenangan Gus Ipul-Mbak Puti bisa membuat kebijakan pengelolaan SMA/SMK berubah. “Bantu Mbak Puti ya rek, kalau Mbak Puti jadi, saya bisa bantu gratiskan SMA/SMK di Surabaya,” kata Risma saat di acara Rakercab Ansor Kota Surabaya di Hotel Sheraton, Jalan Embong Malang, akhir pekan lalu.
Saat ini, Pemkot Surabaya tidak memiliki kewenangan mengelola SMA/SMK karena semua kebijakan dan kewenangan sudah diambil alih Pemprov Jatim.
Sehingga Pemkot Surabaya tidak lagi bisa membuat kebijakan pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK seperti sebelumnya.
Pada kesempatan itu, Risma juga mengajak Gerakan Pemuda Ansor Surabaya menangkal radikalisme dengan cara ikut menjaga masjid atau mushala di Kota Pahlawan.
“Ansor tolong ditangani soal masjid dan mushala agar tidak dimasuki kelompok radikal yang merasa paling benar. Padahal mereka tidak pernah berjuang,” kata Risma.
Menurut dia, banyak upaya yang ingin memecah belah umat Islam dengan cara-cara seperti itu. “Percuma perjuangan para santri syuhada yang bisa membuat Surabaya seperti sekarang, karena kita tidak bisa meneruskan perjuangan mereka,” ujarnya.
Sementara itu, pasangan Gus Ipul-Puti Soekarno sendiri telah menyusun lima program unggulan, jika terpilih di Pilkada Jatim nanti. Dari 5 program unggulan, satu di antaranya diberi nama “Dik Dilan”, atau Pendidikan Gratis Berkelanjutan.
Hikmah Bafaqih, Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti Soekarno menjelaskan, Dik Dilan adalah upaya mengembalikan pendidikan gratis SMA/SMK yang oleh UU 23 Tahun 2014 kewenangannya diberikan kepada pemerintah provinsi. “Pendidikan SMA/SMK akan digratiskan lagi. Dana yang dialokasikan Rp 1,4 triliun setiap tahun,” kata Hikmah.
Komponen yang akan ditanggung mencakup biaya operasional dan SPP yang dihitung per siswa. “Untuk siswa dari keluarga miskin, yang ditanggung biaya transportasi, peralatan sekolah, pengadaan buku dan alat penunjang kecakapan khusus. Besaran dana akan disesuaikan untuk masing-masing daerah,” jelasnya. (ist)
