Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam Wiranto mengaku sangat setuju terhadap wacana pemindahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus ke pulau-pulau terpencil di Indonesia.
Menko Polhukam berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) terkait wacana itu.
“Nanti saya koordinasi. Untung ruginya kan ada. Tidak ada satu keputusan untung semua. Hambatannya, hal-hal negatif kita netralisir, ketimbang dalam kota,” kata Menko Polhukam dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Selasa (25/6).
Menurut Menko Polhukam Wiranto, masalah Lapas dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Hal ini karena kebanyakan Lapas di Indonesia sudah kelebihan kapasitas sehingga tercampur aduk antara maling ayam, bandar narkoba, koruptor, dan napi terorisme.
“Ternyata kebanyakan Lapas di Indonesia itu over kapasitas, kelebihan muatan, kelebihan penghuni, sehingga campur aduk. Ada maling ayam dengan bandar narkoba, ada koruptor, ada napiter itu kumpul jadi satu, inikan tidak sehat, (bisa) ada tukar menukar keahlian disitu,” katanya.
Pembangunan Lapas di pulau-pulau terpencil, menurut Menko Polhukam, dimaksudkan agar tidak ada interaksi dengan masyarakat luar. Dengan kondisi Lapas sekarang yang rata-rata berada di tengah kota, maka rangsangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif itu mudah sekali.
Menurut Menko Polhukam, saat ini Indonesia masih punya sekitar 17 ribu pulau dan baru ada 11 ribu pulau yang dihuni, sehingga masih punya 6 ribu pulau tidak berpenghuni.
“Ini sangat penting karena banyak kasus yang terjadi akibat Lapas yang over kapasitas di tengah kota. Tentu ada solusinya, tidak bisa kita biarkan,” ujar Wiranto. (sak)
