Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Jatim dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya, pekan lalu.
Didampingi Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak dan Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Gubernur Khofifah menyampaikan laporan berbagai program pembangunan selama 2020 dihadapan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, para Wakil Ketua, serta anggota DPRD Provinsi Jatim.
Dalam laporannya, Khofifah memaparkan, bahwa tingkat ketercapaian indikator kegiatan dalam LKPJ 2020 mencapai 91,99%. Dimana dari 2922 indikator kegiatan, sebanyak 2722 target indikator dapat dicapai. Ini penting, karena substansi dari LKPJ 2020 adalah mengukur capaian dalam implementasi RKPD 2020, yang merupakan penjabaran tahun kedua pada RPJMD 2019-2024.
“Kalau dibanding dengan tahun 2019 lalu, capaian indikator kegiatan LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang kita laporkan hari ini capaiannya lebih tinggi yaitu 91,99 persen sementara tahun 2019 capaiannya 79,45 persen. Bahkan ada beberapa perangkat daerah yang capaiannya 100%,” terang Khofifah.
Selain itu, di sisi investasi, Khofifah menjelaskan, berdasarkan data BKPM RI per Januari 2021 tercatat realisasi pertumbuhan investasi di Jatim mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2020 di masa pandemi covid-19, investasi di Jatim tumbuh 33,8% yaitu sebesar 78,3 trilliun dibandingkan tahun 2019 tercatat 58,5 trilliun.
Sedangkan tahun 2018 tercatat 51,2 trilliun, tahun 2017 tercatat 65,9 trilliun, tahun 2016 tercatat 72,9 trilliun. Dengan demikian investasi di Jatim saat pandemi covid-19 tahun 2020 tercatat tertinggi sejak tahun 2016.
“Alhamdulilah, pertumbuhan investasi di Jawa Timur tahun 2020 sebesar 33,8 persen ini merupakan angka tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. Hal ini patut kita syukuri mengingat banyak provinsi lainnya di pulau Jawa terkontraksi cukup dalam investasinya. Maka hal ini menjadi semangat untuk bisa menjaga suasana kondusif dan iklim investasi bisa terjaga dengan baik,” ungkap Khofifah.
“Harapannya kalau investasi sudah berjalan dengan baik maka bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Sehingga angka pengangguran yang bertambah ditahun kemarin bisa terserap dengan maksimal, akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” lanjut Mantan Mensos RI tersebut.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, laju perekonomian di Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 2,39%, namun angka tersebut masih cenderung lebih baik dibandingkan dengan beberapa daerah di pulau Jawa. Bahkan PDRB Jatim mampu berkontribusi sebesar 24,80% di pulau Jawa setelah DKI dan berkontribusi terbesar kedua secara nasional setelah DKI yaitu sebesar 14,57 persen terhadap PDB Nasional.
Yang membanggakan, Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan setiap tahun. IPM Jawa Timur tahun 2020 sebesar 71,71, meningkat 0,21 poin dibanding tahun 2019 dan merupakan peningkatan tertinggi diantara provinsi lain se Jawa.
“Hal itu menunjukkan semakin membaiknya kualitas pembangunan manusia di Jatim. Dibuktikan dengan capaian penerimaan SNMPTN jalur reguler dimana putera- puteri Jatim menempati peringkat tertinggi secara nasional dengan total 16.998 siswa diterima tanpa tes di perguruan tinggi neger,” papar Khofifah.
“Sementara SNMPTN jalur KIP Perguruan Tinggi , putera- puteri Jawa Timur juga menempati urutan tertinggi diterima masuk melalui jalur SNMPTN yaitu sebanyak 3.394. Hal tersebut juga membuktikan meski melakukan pembelajaran era new normal, mereka dapat menghasilkan capaian optimal,” imbuh orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menjelaskan bahwa target pendapatan asli daerah Pemprov Jatim pada PAPBD tahun 2020 adalah sebesar Rp 15,44 triliun. Dalam realisasinya, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 17,95 triliun atau mencapai 116,2 persen melebihi target.
Sedangkan, belanja daerah yang telah direalisasikan sebesar Rp 32,28 triliun atau 93,41 persen dari target belanja daerah sebesar Rp 34,56 triliun. Sementara realisasi belanja tahun 2019 tercatat 89,38 persen; tahun 2018 tercatat 92,23 persen dan tahun 2017 tercatat 93,34 persen. Dengan demikian capaian realisasi belanja tahun 2020 tercatat tertinggi sejak 2017.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 telah mengakomodir tuntutan perkembangan kondisi terkini, khususnya terkait dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.
Selain itu, Pemprov juga melakukan refocussing program / kegiatan OPD sebesar Rp. 2,38 trilyun lebih, yang berasal dari efisiensi belanja daerah OPD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 1,21 triliun lebih dan sisa alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 90,26 Milyar lebih.
“Hasil refocussing tersebut dialokasikan pada belanja untuk tenaga kesehatan sebesar 11 milyar rupiah, belanja barang dan jasa untuk penanganan covid 19 sebesar 128,52 Milyar rupiah lebih, belanja bantuan sosial sebesar 108,18 milyar rupiah lebih dan belanja tidak terduga sebesar 1,31 triliun rupiah lebih,” urai Khofifah.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk, Social Safety Net sebesar Rp. 995,04 Milyar yang berasal dari BTT sebesar Rp. 565,66 Milyar lebih, penyediaan bantuan sosial melalui Biro Kessos sebesar Rp. 108,18 Milyar lebih dan sisanya berasal dari refocusing dan realokasi dari OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sosial kemasyarakatan.
“Dalam upaya mengakhiri penyebaran covid-19, kami juga mempersiapkan berbagai persiapan untuk mempercepat pelaksanaan vaksniasi untuk mewujudkan herd imunity. Sejak November tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pelatihan vaksinator,” tukasnya.
Dalam hal prosentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2020 sebesar 11,46 persen, meningkat 0,37 persen terhadap Maret 2020 .
“Secara nasional semua provinsi mengalami peningkatan penduduk miskin akibat covid-19 begitu pula kabupaten-kota di Jawa Timur,” tandas Khofifah.
Diakhir, Gubernur Khofifah juga menyebutkan bahwa angka produksi padi di Jawa Timur meningkat dan menduduki posisi pertama di Indonesia. Untuk itu, pihaknya terus mendorong Bulog untuk menyerap gabah dan beras semaksimal mungkin.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS yang dirilis pada Maret 2021, tercatat produksi padi di Jawa Timur tahun 2020 sebanyak 9.944.538 ton Gabah Kering Giling (GKG) naik 363.6000 ton atau 3,97 persen. Dengan capaian ini maka Provinsi Jatim menjadi penyumbang 18,2 persen produksi padi nasional sekaligus tertinggi di Indonesia,” pungkas Khofifah. (ita)
