Setelah sempat lambat perkembangannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pada 2025 mendatang proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia akan rampung.
Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar terus menaikkan target penyelesaian penerbitan sertifikat tanah dari tahun ke tahun.
“Tahun depan saya minta 5 juta, tahun depannya lagi saya minta 7 juta, tahun depannya lagi saya minta 9 juta, tahun depannya lagi 12 juta, tahun depan naik terus. Sehingga target kita 2025 seluruh Indonesia yang namanya sertifikat ini rampung, insyaallah rampung,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 3.200 sertifikat tanah untuk rakyat, di GOR Tri Dharma PT Petrokimia, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6) siang.
Menurut Kepala Negara, pada 2015 seharusnya sertifikat yang dipegang masyarakat mencapai 126 juta bidang tanah. Namun kenyataannya, saat itu baru 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat. Sisanya, sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertifikat.
“Sebelumnya dulu setahun itu hanya bisa produksi 500 ribu per tahun, se-Indonesia 500 ribu. Kalau kurangnya 80 juta berarti nunggunya 160 tahun. 80 juta setahun hanya 500 ribu berarti nunggunya sertifikat ini nunggu harus nunggu 160 tahun,” ujar Kepala Negara.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menyampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN bahwa hal itu tidak bisa diterus-teruskan. Ia minta kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar bisa menyelesaikan target sertifikasi tanah sebagaimana yang disampaikannya.
“Tadi sudah dijanjikan Pak Menteri BPN, yang janji Pak Menteri lho, Gresik 2024 semuanya selesai. Pak Menteri yang janji, saya tinggal nagih janjinya, bapak ibu semuanya juga nagih janjinya,” ucap Presiden.
Kepada masyarakat yang sudah memegang sertifikat tanahnya, Kepala Negara menitipkan pesan agar dilapisi plastik sehingga kalau gentingnya bocor sertifikat itu tidak rusak. Yang kedua difotokopi sehingga kalau yang asli hilang fotokopinya masih. Ngurusnya ke kantor BPN mudah.
Yang ketiga, lanjut Kepala Negara, biasanya kalau sudah pegang sertifikat ini pengen disekolahkan. Kepala Negara mengingatkan agar hati-hati kalau mau disekolahkan, dipakai untuk agunan, untuk jaminan ke bank.
“Tolong dihiting dulu, dikalkulasi dulu bisa nyicil nggak, bisa ngangsur nggak. Kalau hitungannya tidak masuk jangan pinjam, jangan dipakai untuk jaminan atau agunan. Baru kita terima hari ini besok ke bank iya kan, karena tergesa-gesa pengen dapat pinjaman terus lupa nggak dihitung nggak bisa ngangsur, sertifikatnya ilang malahan,” tutur Kepala Negara.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (sak)
