Butuh peran banyak pihak untuk merawat ruang pesisir dan laut. Apalagi banyak peraturan yang sangat kompleks yang mengatur sektor ini.
Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim.
Acara yang sekaligus menjadi kick off peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur 2023 ini diadakan di Hotel Platinum, Jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (16/02).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang ikut hadir mengapresiasi PWI Jatim yang menggelar seminar ini. Pasalnya, materi seminar ini amat penting bagi semua pihak. “Saya support PWI Jawa Timur di acara ini,” ungkapnya.
Plt Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharyanto hadir membacakan makalah Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono.
Sedangkan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Direktorat Perencanaan Ruang Laut,
Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian KKP Permana Yudiarso mengatakan, butuh kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
“Kolaborasi sangat penting karena pemanfaatan ruang laut mencakup permukaan, kolom, dan dasar laut,” ujarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim M Isa Anshori mengatakan, ekspor perikanan dari Jaatim tertinggi di Indonesia. Bahkan mereka yang menangkap ikan di Laut Arafuru, bongkarnya tetap di Jatim.
“Ke depan menangkap ikan itu akan kena pajak. Kalau nggak salah tahun ini sudah ada dan masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Isa Anshori.
Diakuinya sektor penangkapan ikan sempat anjlok Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya selama pandemi. Namun saat ini berangsur pulih karena nilai tukar nelayan sudah mulai tinggi mencapai 103,75.
Ada beberapa isu strategis kebijakan pembangunan maritim. Diantaranya illegal fishing, rendahnya kesadaran masyarakat atas perundangan, tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, serta perubahan iklim global.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi mengatakan, potensi migas di Indonesia cukup besar karena ada 128 cekungan. Dari jumlah itu ada 68 cekungan yang belum dieksplorasi.
“Nantinya memang pemanfaatan energi fosil akan berkurang, sedangkan energi baru terbarukan (EBT) akan bertambah porsinya,” katanya.
Acara ini juga ditandai dengan Deklarasi Laut Bersih yang melibatkan 14 stakeholder yang memanfaatkan ruang pesisir dan laut. Kemudian dilakukan pencanangan nama titik terumbu karang. Yang mengejutkan di akhir acara ada tumpeng untuk memperingati HPN 2023 yang dimakan bersama-sama para peserta seminar.(ita)
