Ketua Badan Pemeriksan Keuangan RI 2014-2017 Prof. Harry Azhar Azis, MA., PhD dilantik menjadi guru besar Fakultas Ekonomi (FEB) dan Bisnis Universitas Airlangga.
Pelantikan itu dilakukan oleh Rektor UNAIR Prof Moh Nasih pada Senin (26/11) di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen Kampus C UNAIR. Prof Harry Azhar dilantuik menjadi guru besar FEB pada bidang ilmu ekonomi.
Dalam prosesi pengukuhan guru besar itu, Prof Harry Azhar menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Pemeriksaan Keuangan Negara: Upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat”.
Dikatakan Prof Hary dalam orasi ilmiahnya bahwa pengelolaan keuangan negara semakin hari semakin baik dan diawasi serta diperiksa dengan baik pula; pemeriksaan keuangan negara masih menekankan pada prinsip kepatuhan pada perundang-undangan, dan BELUM pada tanggung jawab untuk terciptanya kesejahteraan.
Pengukuhan Prof H Harry Azhar Azis MA PhD bukan saja menjadi capaian pribadi Prof Harry, namun ini juga merupakan capaian Universitas Airlangga.
Dengan dikukuhkannya Prof H Harry Azhar Azis MA PhD maka FEB memiliki 24 guru besar aktif. Jabatan guru besar menunjukkan pengakuan akan kompetensi di bidang akademik. Semakin banyak guru besar menunjukkan bahwa semakin banyak pakar yang UNAIR miliki.
Sebelumnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis hanya memiliki satu guru besar aktif di bidang ilmu ekonomi, setelah beberapa guru besar pensiun. Prof Harry Azhar Azis MA PhD akan menjadi guru besar aktif ke-24 di FEB dan ke-183 UNAIR.
Rektor UNAIR Prof Moh Nasih mengatakan bahwa Prof Harry Azhar sejak tiga tahun lalu menjadi dosen tidak tetap di FEB UNAIR. Sejak 20 Juli 2018, Prof Harry Azhar mendapatkan SK dari Kemenristekdikti mendapat gelar akademik guru besar atau profesor.
Gelar akademik itu didapatkan salah satunya memeriksa audit yang dia lakukan bermanfaat untuk masyarakat.
Dikatakan rektor bahwa audit menjadi proses pemeriksaan keuangan yang terus berkembang dari masa ke masa. Dalam implementasinya, ketika pemeriksan terus berkembang, mengharuskan keterkaitan antara pemeriksaan dan kesejahteraan di masyarakat.
Rektor mengusulkan adanya perubahan pada audit yang dilakukan oleh BPK. Terutama atas perkembangan teknologi dalam era revolusi industri 4.0. Selain itu, rektor berpesan agar BPK turut mendukung percepatan perubahan pada instansi-instansi terkait yang dilakukan audit.
Selain itu, rektor berharap agar setelah pengukuhan ini, Prof Harry Azhar dapat berkontribusi besar untuk UNAIR.
“Dengan karya yang begitu banyak—7 buku, 17 paper pada berbagai jurnal, dan 302 makalah terkait dengan ekonomi dan keuangan–, serta pengalaman di berbagai organisasi, badan legislatif, hingga menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tentunya itu menjadi modal yang besar untuk memberikan pengajaran, bimbingan, dan penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis,” papar Rektor.
Pengukuhan guru besar hari ini juga diharapkan dapat menginspirasi para akademisi yang lain untuk segera menjadi guru besar. Pencapaian guru besar ini bukan saja merupakan capaian pribadi sebagai seorang dosen, namun juga mencapai capain universitas yang sangat penting.
Prof Harry Azhar mendapatkan gelar sarjana manajemen industri dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri (1981-1985), master of arts in economic public policy dari University of Oregon (1988-1990), PhD in economic dari Oklahoma State University (1994-2000).
Ia menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI (2009-2010), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (2014-2017), dan yang terbaru menjadi anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI (2017-2019).
Dalam pengukuhan guru besar itu hadir sejumlah pejabat negara dan daerah. Antara lain Prof. Dr H Hatta Ali SH MH (Ketua MA), Prof H Mohamad Nasir PhD Ak (Menristekdikti), Asman Abnur (MenpanRB), Suharso Monoarfa Dewan Pertimbangan Presiden.
Juga Marzuki Ali Ketua DPR-RI 2009-2014, Mirza Adityaswara Deputi Gubernur Senior BI, Halim Alamsyah Ketua Dewan Komisioner LPS, Dr H Soekarwo MHum Gubernur Jawa Timur, Olly Dondokambey Gubernur Sulawesi Utara, Muh Syarief Bando Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Ada juga Lely Pelitasari Soebekty Wakil Ketua Ombudsman RI, Kepala BIN Jatim, Gubernur NTB, Wakapolda Jatim, Gubernur Gorontalo, Akbar Tanjung Ketua DPR-RI ke 13. Serta pimpinan Univesitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanudin, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Universitas Diponegoro. (ita)
