Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar para kepala daerah yang baru dilantik, untuk tidak takut dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru, KPK harus jadi mitra. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan komisi anti rasuah, misalnya menyangkut area rawan korupsi.
“Habis dari sini kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur bimbingan ke KPK. Mau berdiskusi dengan KPK terkait pencegahan korupsi. Yang sudah saya bangun sekarang ini supaya gubernur juga bisa berkomuikasi, jangan takut-takut dengan KPK,” kata Tjahjo usai menghadiri acara pelantikan pelantikan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan TP PKK Provinsi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (5/9)
Tjahjo meminta agar para kepala daerah tak ragu berkonsultasi dengan KPK, manakala merasa ada permasalahan. Kata Tjahjo, sehabis pelantikan anggota Dekranasda dan TP PKK Provinsi, memang dijadwalkan para kepala daerah yang baru dilantik, bertemu dengan pimpinan KPK. Pertemuan dengan KPK, selain untuk bersilahturahmi juga untuk berdiskusi tentang area rawan korupsi.
“Kalau ada permasalahaan mari kita sama-sama. Sekarang kami ke KPK dengan semua gubernur untuk berdikusi, berdialog khususnya masalah pencegahan korupsi,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga Tjahjo sempat menyinggung soal data 2.335 PNS ‘bermasalah hukum’ tapi masih aktif bekerja. Data ribuan PNS ‘bermasalah’ itu sendiri berasal dari komisi anti rasuah.
Menurut aturan, PNS yang bermasalah itu harusnya diberhentikan. Karena telah melakukan pelanggaran hukum. “Sudah diputuskan oleh pengadilan Tipikor tapi masih dipekerjakan. Dan terima gaji. Saya kira itu saja intinya,” kata Tjahjo. (sak)
