Sejumlah isu kawasan dan global juga menjadi topik bahasan pada pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka, Jakarta, pekan lalu.
Pada pertemuan itu, kedua pemimpin memberikan perhatian khusus pada perkembangan politik di Myanmar. Presiden Jokowi dan PM Muhyiddin meminta menteri luar negeri (menlu) masing-masing untuk mendorong pertemuan khusus para menlu ASEAN.
“Sebagai satu keluarga, kita minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan Chair of ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama dengan PM Muhyiddin Yassin.
Kedua pemimpin juga menyampaikan harapannya agar perbedaan politik yang terjadi di negeri tersebut dapat diselesaikan di dalam koridor hukum.
“Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Presiden.
Untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, imbuh Kepala Negara, penting bagi semua negara anggota untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN, terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional.
Senada dengan Presiden Jokowi, PM Muhyiddin Yassin juga mendukung digelarnya pertemuan para menteri luar negeri ASEAN.
PM Muhyiddin mengatakan, Malaysia juga memandang serius keadaan politik yang terjadi saat ini di Myanmar, yang dinilainya sebagai sebuah langkah mundur dalam proses demokrasi di Myanmar. “Kerusuhan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat memengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan,” ujar PM Muhyiddin.
Titipkan WNI
Sebelumnya, Jokowi menyambut baik lawatan Muhyiddin Yassin ke Indonesia. Presiden mengatakan, kunjungan yang merupakan lawatan luar negeri pertama PM Muhyiddin sejak menjabat sebagai PM Malaysia Maret 2020 silam ini merupakan kehormatan bagi Indonesia.
“Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dekat dan serumpun dan Malaysia juga merupakan salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, di bidang investasi, di bidang pariwisata, dan sosial budaya,” ujar Jokowi mengawali pernyataan pers bersama PM Muhyiddin Yassin.
Presiden mengungkapkan, dirinya dan PM Muhyiddin berkomitmen mempererat hubungan baik antar kedua negara melalui komunikasi yang kuat pada semua tingkat.
“Tadi saya sudah juga menyampaikan kepada Bapak Perdana Menteri Muhyiddin bahwa setiap saat ada masalah-masalah kecil atau masalah-masalah sedang kita bisa langsung telepon jam berapa pun. Jadi saya kira ini hubungan yang sangat baik,” ujarnya.
Lebih jauh Kepala Negara menyampaikan, pertemuan bilateral dengan PM Muhyiddin berlangsung dengan baik, terbuka, dan komprehensif membahas sejumlah isu bilateral seperti perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia hingga isu kawasan dan global.
“Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan atas kerja sama perlindungan WNI di Malaysia, terutama selama pandemi dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia pada Pemerintah Malaysia,” tuturnya.
Terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), ungkap Presiden, dalam pertemuan ia menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia.
“Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia,” ujarnya.
Dalam pertemuan kedua pemimpin, dibahas juga mengenai isu diskriminasi sawit. “Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini,” papar Presiden.
Isu ketiga yang dibahas adalah mengenai Travel Corridor Arrangement (TCA). “Saya juga menyambut baik kesepakatan secara prinsip dibentuknya Travel Corridor Arrangement (TCA) kedua negara dan mengenai waktu pemberlakuan TCA akan dikomunikasikan kemudian,” ungkapnya.
Presiden menambahkan, dalam pertemuan ia juga menyampaikan pentingnya ASEAN segera menyelesaikan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework. “Di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus menunjukkan soliditas,” pungkas Presiden. (sak)
