Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, data-data yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan, termasuk impor jagung dan beras, diperoleh dari Kementerian dan Lembaga (K/L).
Jika data tersebut tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden memperkirakan kemungkinan kuota impor yang diberikan tidak terealisasi.
“Ya coba dicek saja, bisa saja itu kuota tapi tidak terealisasi. Tolong dicek, dicek lapangan. Wong kita ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan saya sendiri,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawandi Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Senin (18/2) pagi.
Ia mengambil contoh misalnya yang berkaitan dengan impor jagung, Presiden menegaskan sudah konfirmasi lagi ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan (Mendag), jika pada 2018 jumlah impornya 180.000 ton, dan juga ada ekspor 380.000 ton.
Kemudian soal impor beras meskipun produksinya berlebih, Presiden Jokowi menekankan, bahwa impor itu yang pertama dilakukan untuk cadangan strategis. Yang kedua, untuk hal-hal yang bersifat darurat karena bencana; yang ketiga juga jaga-jaga kalau gagal panen, kalau juga ada hama.
“Dari data BPS yang saya terima di 2018 itu sudah surplus 2,8 juta ton, tolong konfirmasi ke BPS. Jadi kita itu datanya data dari kementerian, dari lembaga, bukan ngarang sendiri, bukan ngarang-ngarang itu,” tegas Presiden.
Adapun terkait kebakaran hutan, Presiden menegaskan, yang disampaikannya adalah bahwa pemerintah bisa mengatasi kebakaran hutan dalam tiga tahun ini. Artinya, bukan tidak ada, tetapi turun drastis, 85 persen lebih.
“Artinya, ya sekarang kan enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga tidak ada, keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura Malaysia dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud,” jelas Presiden seraya menekankan, ada tapi turunnya lebih dari 85 persen begitu.
Sementara terkait konflik dalam pembangunan infrastruktur, Jokowi menjelaskan, bahwa konteksnya adalah pembebasan lahan. Ia mengingatkan, banyak infrastruktur yang berhenti delapan tahun, ada yang berhenti 26 tahun karena pembebasan tanah yang terhambat.
Sekarang ini, ungkap Presiden, alhamdulillah untuk pembebasan infrastruktur itu dapat dikatakan kita tidak banyak terjadi konflik konflik yang ada.
“Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta itu ya konflik-konflik itu pasti ada, di semua provinsi ada,” kata Presiden seraya meminta wartawan agar konteksnya jangan dibolak-balik sehingga kelihatannya kita ini tidak menguasai masalah. (sak)
