Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia masih akan mengkaji serta memempertimbangkan keikutsertaannya untuk menjadi anggota BRICS. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 yang digelar di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Kamis (24/08).
“Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa,” ucap Presiden. Menurut Presiden Jokowi, meskipun demikian hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saat ini sudah dinilai sangat baik khususnya dalam bidang ekonomi. “Hubungan kita dengan kelima anggota BRICS juga sangat baik dan terutama di bidang ekonomi,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa salah satu proses yang harus dilalui untuk menjadi anggota baru BRICS adalah dengan menyampaikan surat expression of interest. Presiden mengungkapkan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menyampaikan surat tersebut.
“Untuk menjadi anggota baru dari BRICS suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest, semua harus menyampaikan surat itu, dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut,” tegas Presiden.
Sementara saat sesi BRICS-Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15, Jokowi mengajak seluruh negara berkembang untuk bersatu dan memperjuangkan haknya untuk kemajuan negaranya. “Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya,” tandasnya.
Untuk itu, Jokowi menyebut segala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan dan kerja sama yang setara dan inklusif harus terus disuarakan.
“Diskriminasi perdagangan harus kita tolak. Hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerja sama yang setara dan inklusif,” jelas Presiden di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS dan sejumlah pemimpin negara lainnya.
Lebih lanjut, Presiden melihat tatanan perekonomian dunia saat ini dinilai tidak adil dengan kesenjangan pembangunan ekonomi yang semakin besar di antara negara berkembang dan negara lainnya yang mengakibatkan rakyat menderita.
“Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah,” ucap Presiden. Melihat hal itu, secara tegas Jokowi menekankan bahwa situasi tersebut harus segera diselesaikan. (setpres)
