Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 suara yang diperebutkan dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) periode 2019-2020, dalam sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/6) malam WIB. Kemenangan Indonesia ini disampaikan langsung oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak.
Selain Indonesia, dalam sidang itu juga terpilih Belgia, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Jerman sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.
Indonesia menyisihkan jauh Maladewa sebagai wakil dari kelompok negara-negara Asia Pasifik yang hanya meraih 46 suara dalam perebutan kursi anggota tidak tetap Dewan Keamaan PBB itu.
Sementara Jerman meraih 184 suara, Belgia 181 suara, Afrika Selatan 183 suara, dan Republik Dominika meraih 184 setelah satu putaran pemungutan suara.
Dewan Keamanan PBB memiliki lima anggota tetap, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis, dan 10 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan dua tahun. Lima negara dipilih setiap tahun.
Dengan demikian, Indonesia bersama-sama Belgia, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Jerman akan mengantikan Belanda, Swedia, Ethiopia, Bolivia, dan Kazakhstan untuk menjadi anggota DK PBB dan akan bergabung dengan pemegang kursi permanen anggota DK PBB yang memiliki hak veto, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia.
Selain itu juga lima anggota tidak tetap DK PBB yang belum dilakukan pemilihan tahun ini, yaitu Pantai Gading, Guinea Khatulistiwa, Kuwait, Peru, dan Polandia.
Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya badan PBB yang dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi dan mengesahkan penggunaan kekuatan.
Hargai Rekam Jejak Indonesia
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan rasa syukurnya. “Ini adalah amanah masyarakat internasional kepada Indonesia. Terpilihnya Indonesia merupakan hasil kerja keras seluruh komponen bangsa khususnya para Diplomat Indonesia,” kata Menlu dalam pernyataannya yang disampaikan melalui video conference dari Markas PBB di New York.
Menurut Menlu, dalam 2 hari terakhir menjelang pemilihan, tim kampanye pencalonan Indonesia telah melakukan pertemuan dengan hampir semua anggota PBB. “Saya sendiri telah melakukan lebih dari 40 pertemuan pada tingkat Menlu dan Duta Besar,” ujarnya.
Satu hal yang menonjol disampaikan negara-negara anggota PBB untuk mendukung Indonesia, menurut Menlu, adalah rekam jejak diplomasi dan kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian, kemanusiaan, dan kesejahteraan di kawasan dan global.
“Jelas sekali bahwa masyarakat internasional sangat menghargai rekam jejak Indonesia dan melihat demokrasi dan toleransi di Indonesia sebagai aset untuk Indonesia dapat berperan aktif di DK PBB,” ungkap Menlu.
Menlu Retno Marsudi menyampaikan, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan fokus kepada, pertama memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global.
“Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue, dalam penyelesaian konflik. Indonesia juga meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan,” tegas Menlu.
Kedua, Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian.
Ketiga, dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat internasional dari terorisme dan ektremisme, Indonesia akan mendorong terbentuknya global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.
Keempat, Indonesia juga akan mendorong kemitra12:40 09/06/2018an global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030.
“Selain keempat fokus di atas, tentu isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,” sambung Menlu seraya menambahkan, Indonesia juga akan mengajak negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya untuk membuat Dewan Keamanan PBB bekerja lebih efesien, efefektif, dan akuntabel dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan perdamaian global. (sak)
