Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp34 triliun untuk tahun 2019, naik hampir dua kali lipat dibanding tahun ini sebesar Rp19 triliun.
Sedangkan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga dinaikkan, dari 6 juta keluarga tahun ini menjadi 10 juta keluarga. Selain itu, menurut Presiden, kalau tahun-tahun ini dan sebelumnya satu keluarga mendapatkan Rp1.800.000, tahun depan itu bisa dua kali lipatnya.
“Jadi tugas Bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian semakin berat mendampingi keluarga-keluarga ini (KPM) agar mampu meloncat ke level yang lebih tinggi,” kata Presiden Jokowi kepada sekitar 600 peserta Jambore Sumber Daya PKH, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12) pagi.
Presiden meminta kepada para peserta Jambore Sumber Daya PKH agar memastikan penyaluran bantuan itu betul-betul sampai di tangan penerima manfaat. Meskipun sistem sudah kita bangun tapi memastikan bahwa anggaran itu sampai ke tangan penerima manfaat.
Yang paling penting, menurut Presiden, pemerintah ingin menyiapkan sumber daya manusia ke depan dari Kelompok Prasejahtera ini agar masuk ke level yang lebih tinggi. Ia menunjuk contoh misalnya di bidang kesehatan, yang prasejahtera ini bisa naik ke level yang lebih atas.
“Kalau mereka di dalam kelompok-kelompok ini tidak ada yang namanya stunting atau kekerdilan pastikan jangan sampai ada,” pesan Presiden.
Kepala Negara juga meminta agar dipastikan bahwa anggaran yang ada ini sudah dipakai untuk menyehatkan ibu dan anak. Karena itu, Kepala Negara mengingatkan, yang namanya gizi itu sangat penting sekali.
“Arahkan mereka untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan gizi terutama yang memiliki anak-anak balita atau Ibu yang mengandung. Ini penting sekali ini, menyiapkan generasi 20, 30, 40 tahun kemudian ke depan,” tutur Kepala Negara.
Jangan Konsumtif
Jokowi juga meminta kepada peserta jambore Sumber Daya PKH untuk mengajari penerima PKH agar bisa mengelola keuangan yang diberikan pemerintah. Jangan sampai uang yang ada dipakai untuk hal-hal yang bersifat konsumtif harus untuk yang produktif.
“Kalau memiliki kemampuan untuk berdagang bimbing ajari mereka untuk itu, yang paling cepat untuk masuk level yang lebih atas tidak apa-apa,” kata Presiden.
Presiden memberi contoh saat dirinya bertemu dengan seorang pedagang di Jakarta Timur, yang modal jualannya naik dari Rp200.000 menjadi Rp500.000, sehingga kapasitasnya lebih besar, dan omzet lebih besar, keuntungan bisa jadi lebih besar.
Demikian juga dengan di Bogor, ada yang jualan nasi uduk begitu dapat PKH bisa jualan nasi uduk sama Baso, ada nasi uduk sebelahnya ada bakso bisa punya double usaha incomenya bertambah dari nasi uduk dan bakso.
“Meng-create seperti ini yang juga diperlukan tapi yang paling penting adalah pengelolaan keuangan itu benar,” tutur Presiden.
Karena itu Jokowi menekankan agar para peserta Jambore Sumber Daya PKH benar-benar mendampingi penerima PKH, karena semuanya sangat berkepentingan sekali untuk kita bisa menghilangkan menghapuskan kemiskinan dari negara kita.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. (sak)
