Stabilitas ekonomi Indonesia masih tetap terjaga di tengah prospek perlambatan pertumbuhan perekonomian global.
Di saat ekonomi global tahun ini diproyeksikan tumbuh 3,0 persen atau terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008, kondisi di dalam negeri secara year-over-year Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia triwulan III masih tumbuh 5,02 persen sebagaimana dilaporkan Badn Pusat Statistik (BPS).
“Pertumbuhan ekonomi didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang masih tumbuh di atas 5%. Kemudian penerimaan ekspor sudah menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 0,02%,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).
Sementara itu, neraca perdagangan juga sudah mengalami surplus pada Oktober 2019, membaik dari bulan sebelumnya yang mengalami defisit.
Demikian juga dengan net ekspor yang sudah mulai positif pada triwulan III tahun 2019, seiring dengan perbaikan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan dan peningkatan surplus transaksi modal dan finansial.
“Kondisi tersebut diyakini akan memberikan pondasi kuat terhadap perkembangan ekonomi nasional hingga akhir tahun ini dan juga tahun depan,” ujar Menkeu.
Hingga akhir Oktober 2019, lanjut Menkeu, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.508,91 triliun atau 69,69 persen dari target APBN 2019 dan masih tumbuh dengan positif.
Capaian pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp1.173,89 triliun atau 65,71 persen, PNBP yang telah terealisasi sebesar Rp333,29 triliun atau 88,10 persen, dan penerimaan hibah yang terealisasi sebesar Rp1,72 triliun atau 395,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019.
“Secara umum realisasi tersebut mengalami pertumbuhan dan membaik dibandingkan kinerja September 2019, meskipun perekonomian global masih mengalami tekanan yang berdampak pada kondisi domestik,” terang Menkeu.
Realisasi penerimaan pajak tercatat masih tetap tumbuh dan telah mencapai 64,56 persen dari target APBN 2019. Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penopang utama Penerimaan Pajak.
Pertumbuhan PPh Nonmigas utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP) yang disebabkan oleh kenaikan kepatuhan pasca Tax Amnesty (TA) dan PPh 21 karena adanya peningkatan tingkat serapan tenaga kerja.
Penerimaan PPh 25/29 OP dan PPh 21, masing-masing tercatat tumbuh sebesar 16,35 persen (yoy) dan 9,77 persen (yoy).
Sementara itu, penerimaan kumulatif dari PPN/PPnBM per akhir Oktober 2019 tumbuh lebih baik jika dibandingkan periode triwulan III 2019 di tengah perlambatan perekonomian.
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu tercatat telah mencapai Rp155,42 triliun atau 74,43 persen dari target APBN 2019 dan mampu tumbuh positif sebesar 7,92 persen (yoy).
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebagian besar ditopang oleh penerimaan dari cukai, yang tumbuh 15,29 persen (yoy).
Berdasarkan komponennya, pertumbuhan penerimaan cukai utamanya berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tumbuh masing-masing sebesar 15,30 persen (yoy) dan 14,25 persen (yoy).
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp333,29 triliun atau mencapai 88,10 persen dari target APBN dan masih tumbuh sebesar 3,16 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.
Mengenai belanja negara, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, masih menunjukkan kinerja yang on track dan berperan dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian.
Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp1.797,97 triliun (73,1 persen dari pagu APBN), meningkat 4,5 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.121,10 triliun (68,6 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp676,87 triliun (81,9 persen dari pagu APBN).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya diakibatkan realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp91,75 triliun (94,5 persen dari pagu APBN) atau meningkat 32,7 persen (yoy) dibanding tahun sebelumnya.
Dalam hal ini, APBN menjaga daya beli masyarakat miskin yang masih rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup melalui peningkatan belanja sosial tersebut.
Di sisi lain, realisasi TKDD tumbuh sebesar 4,71 persen (yoy) atau mencapai Rp676,87 triliun atau 81,87 persen dari pagu APBN 2019.
Sementara itu, realisasi belanja subsidi yang meliputi subsidi energi dan subsidi nonenergi sampai dengan akhir Oktober 2019 mencapai Rp146,19 triliun atau 65,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.
Menkeu juga menyampaikan, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan perpajakan, APBN berfungsi sebagai countercyclical yang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi.
Untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN, Pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2 hingga 2,2 persen terhadap PDB, salah satunya dengan menerbitkan obligasi dalam valuta asing di bulan Oktober lalu.
Dengan adanya antisipasi pelebaran defisit tersebut, Pemerintah secara hati-hati melakukan pengelolaan pembiayaan.
“Hingga akhir Oktober 2019, realisasi pembiayaan masih on track di mana posisi utang pemerintah terjaga aman di bawah 30 persen per PDB, yakni sebesar 29,87 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mengelola pembiayaan yang ditujukan untuk hal-hal yang produktif dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi tekanan global,” terang Sri Mulyani.
Pemerintah senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan kondisi global dan domestik yang sangat dinamis.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga APBN 2019 yang sehat, kuat, dan mandiri sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. (sak)
