Terkait Pemilu serentak 17 April, Menko Polhukam Wiranto menginstruksikan kepada aparat kepolisian dan TNI agar memberikan ruang yang aman bagi para pemilih untuk dapat bergerak, berangkat dari rumah ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan melaksanakan pilihan yang bebas dari tekanan.
Instruksi tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto pada Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilleg dan Pilpres 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4) siang.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Harjono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BSSN Djoko Setiadi, Wakil Mrenlu AM Fachir, KSAD, KSAL, KSAU serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Menko Polhukam juga menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk membantu penyelenggara pemilu apabila masih ada sesuatu yang kurang. Selain itu, pasang mata dan telinga, netralisir setiap indikasi yang mengganggu pemilu, terutama di TPS-TPS, cari, temukan dan atasi sebelum mereka mengganggu pemilu.
“Kawal mobilisasi dan penghitungan secara ketat untuk tidak ada gangguan atau menghindari kecurangan-kecurangan yang mengganggu penghitungan suara,” tegas Wiranto seraya menekankan pentingnya aparat kepolisian dan TNI menjaga netralitas sebagai aparat keamanan yang baik dan terpercaya.
Ia menegaskan, tidak mungkin tanpa keamanan pemilu akan lancar, kelancaran pemilu juga menjamin suksesnya pemilu. Maka tahapan ini harus dapat dilaksanakan dengan baik, keamanan pemilu berdasarkan kelancaran dan sukses pemilu karena ketiga ini hal ini ada korelasinya.
“Kalau masih ada indikasi atau pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya pemilu, segera temukan. Cari, temukan dan netralisir itu,” tegas Menko Polhukam Wiranto. (sak)
