Hingga tahun 2018, Kementerian ESDM telah melaksanakan kebijakan ‘BBM Satu Harga’ pada 131 titik. Program Pemerintah ini bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Kebijakan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak akhir 2016 itu mencapai 131 titik. Untuk tahun 2018, realisasinya mencapai 68 titik atau di atas target yang ditetapkan yaitu sebanyak 67 titik.
Hal itu mengemuka dalam konferensi pers BBM Satu Harga di Kementerian ESDM, Senin (31/12). Hadir dalam konferensi pers tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto dan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa.
Keberhasilan program BBM Satu Harga ini merupakan hasil kerja sama Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, PT Pertamina, PT AKR Corporindo Tbk, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
Untuk mewujudkan BBM Satu Harga memang tidak mudah karena cukup banyak kendala yang dihadapi, khususnya terkait kondisi geografis Indonesia berbagai kepulauan di daerah, hingga akses dan perizinan di lokasi pembangunan lembaga penyalur BBM.
“Dalam program ini, Ditjen Migas ditugaskan menentukan lokasi titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T. Alhamdulillah (realisasinya) sudah melebihi target,” kata Dirjen Migas Djoko Siswanto.
Realisasi 131 penyalur Program BBM Satu Harga tersebar di beberapa pulau yaitu 29 penyalur di Pulau Sumatera, 33 penyalur di Pulau Kalimantan, 14 penyalur di Pulau Sulawesi, 11 penyalur di Pulau Maluku dan Maluku Utara, 26 penyalur di Pulau Papua dan Papua Barat, 14 penyalur di Pulau NTB dan NTT, 1 penyalur di Pulau Bali dan 3 penyalur di Pulau Jawa dan Madura.
Dari realisasi 131 penyalur ini, terdapat 1 titik penyalur PT. Pertamina (Persero) yang merupakan percepatan dari target tahun 2019 yang telah beroperasi di tahun 2018.
Realisasi Program BBM Satu Harga di tahun 2018 ini diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 421.955 kepala keluarga. Hal ini artinya BBM Satu Harga dapat dinikmati oleh kurang lebih 2 juta warga/penduduk Indonesia di berbagai wilayah 3T.
“Jadi ada 1 lokasi tambahan yang kita majukan, karena memang sudah siap (beroperasi), yang kemarin saya resmikan di Maluku Tenggara Barat yaitu di Saumlaki,” papar Fanshurullah.
Dari jumlah 131 lembaga penyalur tersebut, Pertamina pada tahun 2017 membangun 54 lokasi dan 68 lokasi di tahun 2018. Sedangkan AKR Corporindo membangun lembaga penyalur di 3 lokasi tahun 2017 dan 6 lokasi tahun 2018.
Untuk tahun 2019, Kementerian ESDM dan BPH Migas menargetkan kebijakan BBM Satu Harga dapat mencapai 160 titik. Diharapkan program ini dapat rampung sebelum Juni 2019.
Program ini ditujukan agar harga jual resmi BBM jenis Bahan Bakar Penugasan (Premium/RON 88) sebesar Rp 6.450 per liter dan jenis Bahan Bakar Tertentu (Solar) Rp 5.150 per liter hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia pada konsumen pengguna sama.
Pemerataan BBM Satu Harga akan dirasakan oleh warga Indonesia yang tinggal di Bagian Timur, Tengah dan Barat. Hal ini seperti di Papua yang wilayahnya sering menjadi sorotan lantaran harga BBM lebih tinggi ketimbang harga yang berlaku di Pulau Jawa dan wilayah lainnya yang bisa mencapai Rp 40.000 hingga Rp 100.000 per liter. (sak)
