Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kualitas demokrasi dijaga dan ditingkatkan selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
”Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang,” tutur Presiden saat memberikan pengantar Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video tentang Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (08/09).
Pada kesempatan itu, Presiden memberikan 4 (empat) arahan terkait penyelenggaraan pilkada. Pertama, Presiden minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Kedua, Presiden juga minta jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, narasi, simbol-simbol yang membahayakan persaruan dan kesatuan masyarakat.
”Harus ada ketegasan. Jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah. Dan kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah.” imbuh Presiden.
Kepala Negara juga minta mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik dan terbaik.
Ketiga, Presiden meminta kepada penyelenggara pilkada untuk bekerja keras menghasilkan proses pilkada yang berkualitas. ”Netralitas, profesionalitas dan transparansi penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yang kita lakukan,” ujarnya.
Keempat, Presiden mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta para aktivis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya sebagaimana disampaikan di atas. (sak)
