Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi atas prestasinya dalam pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang sukses mencapai skor 100%.
Apresiasi berbentuk penghargaan tersebut diserahkan Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin kepada Sekda Pemkab Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, disaksikan langsung Komisaris Independen bankjatim Muhammad Mas’ud, Jumat (01/03) lalu di Pendopo Wedya Graha Kab Ngawi.
Zulhelfi menjelaskan, ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
”Tidak dipungkiri, saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan terus berkembang cepat. Melihat hal tersebut, bankjatim dituntut mau tidak mau harus dapat mengikuti kemajuan teknologi di bidang perbankan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, desa, dan pemerintah kabupaten,” katanya.
Guna mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Jawa Timur, bankjatim telah menyiapkan 160 PIC dedicated. Adapun di setiap kabupaten dan kota telah disediakan 2 PIC dari Kantor Cabang, 1 PIC dari Digital Banking, dan 1 PIC dari IT Support.
”Semua itu kami lakukan karena kami menilai dengan adanya ETPD ini dapat menguatkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Jadi harus terus didorong oleh berbagai pihak,” paparnya.
Kesuksesan Pemkab Ngawi dalam mencapai Indeks ETPD Semester II Tahun 2023 dengan total score 100% terdiri dari beberapa formula penilaian. Pertama, aspek implementasi Pemkab Ngawi mendapat prosentase sebanyak 70%.
Aspek ini berisikan kemampuan dalam menyediakan layanan transaksi belanja dan pendapatan daerah melalui berbagai kanal pembayaran.
Kedua, aspek realisasi sebesar 10%. Aspek tersebut mencakup kapasitas dan kapabilitas dalam pemanfaatan kanal pembayaran yang tersedia terhadap capaian nominal jumlah pajak dan retribusi.
Terakhir, aspek lingkungan strategis yang mengantongi prosentase sebesar 20%. Aspek itu meliputi infrastruktur sistem informasi, telekomunikasi, dan awareness penunjang layanan ETPD.
Menurut Zulhelfi, sebenarnya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai ETPD Index 100%. Contohnya, melakukan integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) – Belanja Daerah.
Sampai saat ini, 18 dari 39 Pemda di Jatim telah melakukan integrasi SIPD. ”Pada tahun 2024 ditargetkan ada 33 pemda yang melakukan integrasi SIPD,” terangnya.
Selain itu, juga gencar melaksanakan integrasi Siskeudes Link – Belanja Desa. Adapun Siskeudes Link adalah aplikasi desa untuk transaksi keuangan non tunai atas belanja desa yang terintegrasi dengan Kemendagri.
Banyak manfaat yang bisa didapat dari penerapan Siskeudes Link. Seperti lebih aman karena tidak perlu lagi membawa uang tunai, tertib pajak karena dapat mengurangi kebocoran pembayaran pajak di desa, memudahkan transaksi keuangan hingga wilayah pelosok desa, efisiensi waktu, serta transaksi dan administrasi lebih tertata rapi dan dapat terekam dengan baik.
”Kami juga saat ini sedang masif mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang dapat digunakan oleh Pemda untuk belanja daerah. Sampai saat ini, sudah ada 18 Pemda yang telah menggunakan KKI bankjatim co-branding. Kemudian, untuk KKI bankjatim sendiri masih dalam proses dan akan segera dirilis,” imbuh Zulhelfi.
Tahun 2024, bankjatim berencana meningkatkan ETPD di Jatim, dengan target ekosistem yang akan dialihkan dari elektronik ke digital untuk menunjang pertumbuhan transaksi. Target-target ekosistem tersebut yaitu pasar, mall, rumah sakit, transportasi, Pendidikan, hotel, olahraga, dan masih banyak lagi.
”Potensinya sangat besar, terutama di Kabupaten Ngawi ini. Bayangkan saja ada 20 pasar dengan 6.425 pedagang di Ngawi, kemudian total ASN juga mencapai 10.275 orang. Dari jumlah ASN itu saja, sebesar 49,69 persen belum menjadi debitur EKMG bankjatim. Maka dari itu kami cukup optimis di tahun 2024 ini progress ETPD di Jawa Timur akan semakin meningkat pesat,” paparnya. (ita)
