Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Timur hingga periode 29 Februari 2024 secara umum menunjukkan pergerakan yang positif, meskipun terdapat berbagai dinamika ekonomi.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur, Sigit Danang Joyo mengungkapkan dalam kegiatan konferensi pers APBN KiTa Regional Jatim, di GKN Surabaya, bahwa pendapatan negara pada periode ini mencapai Rp43,06 triliun atau sebesar 15,50 persen dari target yakni sebesar Rp277,86 triliun.
“Jika dibandingkan pada periode yang sama, secara nominal mengalami kontraksi dengan minus 3,34 persen. Sedangkan dari sisi penerimaan pajak sendiri, berhasil realisasi sebesar Rp18,22 Triliun dengan capaian 15,52 persen,” ujar Sigit, di Surabaya, Rabu, (20/03).
Lanjut Sigit, dengan pencapaian penerimaan pajak di awal tahun 2024 yang cukup signifikan ini juga diharapkan kedepan mampu melebihi target. Terutama pada periode Maret hingga April ini menjadi bulan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) bagi wajib pajak.
“Jadi kami juga menghimbau, untuk wajib pajak segera melakukan pelaporan SPT. Apalagi ini banyak (hari) libur. Saya sedikit khawatir ya, tapi kami mengatasi hal itu dengan membuka pojok pajak yang tersebar di beberapa lokasi,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur 1 itu.
Ia pun berharap dengan adanya Pojok Pajak yang digalakkan oleh DJP ini mampu mengatasi permasalahan pelaporan SPT sehingga bisa mengejar target yang ditetapkan.
Selain itu, Sigit juga menyebut kinerja APBN yang mengalami tren positif disebabkan oleh Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 23,59 Triliun dari target yang ditetapkan yakni Rp152 Triliun dengan capaian sebesar 15,52 persen. Serta realisasi PNBP yang mencapai 23,36 persen yaitu sebesar Rp1,25 Triliun dari target Rp5,34 Triliun.
Sedangkan untuk Belanja Negara sampai periode tersebut telah terserap Rp22,57 Triliun atau 17,56 persen dari pagu belanja negara di Jatim sebesar Rp128,44 Triliun. Tak hanya itu, pada periode ini juga terdapat capaian surplus APBN di Jatim sebesar Rp20,38 Triliun atau 13,64 persen dari target surplus di angka Rp149,42 Triliun.
Disisi lain, Sigit menyebut untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan IV-2023 mencapai 4,69 persen (year-on-year), meskipun sedikit melambat dibandingkan Triwulan sebelumnya.
Meskipun demikian, Jatim masih menjadi kekuatan ekonomi kedua di Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 24,99 persen dan 14,22 persen dari total PDB Indonesia pada periode yang sama.
Terkait, investasi di Jawa Timur juga terus tumbuh, dengan nilai investasi pada Triwulan IV-2023 mencapai Rp45,04 Triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 15,78 persen (q-to-q) dan 43,87 persen (y-on-y).
Namun, terdapat beberapa tantangan yakni tingkat inflasi yang mencapai 2,47 persen pada bulan Januari 2024, serta penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 26,02 persen.
“Hampir sama seperti sebelumnya, ada beberapa peristiwa yang mempengaruhi inflasi yakni pada makanan, minuman, dan tembakau. Tapi yang andilnya paling tinggi terutama pada komoditas beras karena cuaca yang menentu dan rusaknya jalanan yang menyebabkan kurangnya pasokan beras di beberapa wilayah,” papar Sigit.
Di samping itu, nilai tukar nelayan dan petani juga menjadi perhatian. Yang mana, terjadi penurunan nilai tukar nelayan sebesar 1,91 persen, sementara nilai tukar petani naik sebesar 3,45 persen. “Tantangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk turunnya indeks harga pada beberapa komoditas pertanian dan perikanan,” jelas Sigit.
Melihat kinerja ekonomi dan realisasi anggaran di Jawa Timur ini yang menghadapi berbagai dinamika diharapkan perwakilan dalam lingkungan Kemenkeu ini mampu mengatasi dengan mengambil langkah yang bijak.
“Dengan dinamika ekonomi ini, berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan, diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan optimalisasi penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sekedar mengetahui, penyampaian implementasi kebijakan fiskal ini juga diikuti dihadiri oleh sejumlah petinggi dari instansi terkait Kementerian Keuangan yang hadir secara luring maupun daring. (ita)
