Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menuntaskan sertifikasi aset yang dimilikinya. Pada tahun 2024 ini, pemkot menargetkan sebanyak 1.100 aset dapat dilakukan sertifikasi, sehingga aset pemkot tersebut bisa langsung dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan Surabaya I dan II Surabaya sudah berkomitmen untuk menuntaskan sertifikasi aset. Hal ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ini dan dia mamastikan maksimal tahun depan.
“Tapi dari awal kita harus menyiapkan, pemkot itu asetnya dimana saja dan kelengkapannya apa saja. Nanti setelah itu BPN I dan BPN II akan bergerak cepat. Jadi, nanti yang belum-belum bersertifikat, kita siapkan datanya dan kita serahkan,” tegas Eri Cahyadi, Kamis (29/02).
Ia juga menjelaskan langkah-langkah percepatannya dalam pengurusan sertifikasi itu. Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir ini BPN sangat membuka diri dan sudah menyampaikan kepada pemkot bahwa kalau ada surat pertanggungjawabannya dari Wali Kota Surabaya yang menerangkan bahwa tanah itu sudah dikuasai mulai tahun ini sampai sekarang, maka BPN memastikan siap untuk mengeluarkan sertifikatnya.
“Jadi, memang ada aset-aset yang kalau tidak diambil kebijakan oleh Pak Kanwil dan Pak BPN, ya gak keluar-keluar sertifikasi aset tersebut, sehingga ada solusi-solusi yang dilakukan dan yang paling penting tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sertifikasi ini juga bisa memberikan kepastian hukum, terlebih aset pemkot ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.
Eri mencontohkan aset pemkot yang ada di Lakarsantri, Sememi dan juga Made. Di aset-aset tersebut, ia ingin membuat permainan supaya banyak warga yang bermain di tempat tersebut. Bahkan, aset pemkot yang ada di Made itu akan dibikinkan Kampung Deso.
“Nanti saya berikan lahannya dan warga yang mengelolanya. Jadi, yang menggerakkan di sana dan yang mengelola di sana nanti adalah warga, dan penghasilannya masuk ke warga sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengakui sudah mendapatkan informasi bahwa ada aset pemkot yang berada di Tanah Kali Kedinding yang bisa digunakan untuk warga juga. “Nah, sekarang saya tanya ke warga, apa yang diinginkan dengan tanah aset ini, warga ingin apa kita fasilitasi,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati juga memastikan bahwa pihaknya saat ini terus mempercepat sertifikasi aset Pemkot Surabaya. Bahkan, ia menargetkan tahun 2024 ini sebanyak 1.100 aset bisa tersertifikat.
“Jadi, realisasi sertifikasi aset tahun 2023 sebanyak 1000 lebih, kemudian di tahun 2024 kami targetkan 1.100 aset, sehingga total aset pemkot yang sudah tersertifikasi hingga saat ini sebanyak 5.312 aset, dan kami terus kebut sisanya yang belum ada sertifikatnya,” pungkasnya. (ita)
