Menjelang persiapan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di Jawa Timur yang rencananya akan diselenggarakan 5 Juli 2021 mendatang serta dimulainya pembelajaran di pesantren, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi bersama dengan Bupati/Walikota se Jatim secara virtual di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pekan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur, untuk memprioritaskan vaksinasi pada para guru dan tenaga pendidik SMA, SMK dan SLB .
Instruksi tersebut disampaikan mengingat, dari total guru dan tenaga pendidik di Jatim yang berjumlah 108.694 orang, per 17 Mei 2021 masih 55,18 % guru dan tenaga pendidik yang mendapatkan vaksin tahap pertama. Sedang untuk tahap kedua, masih sebanyak 35,60 % guru dan tenaga pendidik.
“Kami baru rakor (rapat koordinasi) dengan MKKS SMK , SMA dan SLB, dan kami berkoordinasi kepada masing-masing Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota, kita memastikan vaksinasi untuk guru mohon diprioritaskan,” tegas Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah menambahkan, sisa waktu terhitung hari ini hingga 5 Juli 2021 mendatang, Bupati/Walikota diharapkan sesegera mungkin melakukan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sesuai SKB empat menteri yang diterbitkan tanggal 30 Maret 2021. Adanya keputusan PTM tersebut nantinya bersering dengan melihat perkembangan dinamika pandemi Covid-19. Dimana nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, termasuk dengan jam pelajaran serta proses PTM nya.
Meski begitu, terang Khofifah, keputusan PTM tidak terlepas dari persetujuan masing-masing orang tua murid. Sementara dilain hal, guna mengantisipasi adanya reaksi guru yang menolak untuk dilakukannya vaksinasi, Gubernur Khofifah juga menginstruksikan untuk langsung ditindaklanjuti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
“Sekolah internasional juga guru-gurunya harus diberikan akses untuk mendapatkan vaksinasi. Maka jika nantinya ada kekurangan dosis, bisa dikoordinasikan dengan Kadinkes Jatim,” kata Khofifah.
Dirinya pun menjelaskan, adanya beberapa guru yang sudah melakukan vaksinasi menjadi modal awal yang baik. Apalagi dari catatan Dinas Kesehatan Jawa Timur, saat ini, ketersediaan vaksin di kabupaten/kota mencapai 2.416.402 dosis di 3.000 fasilitas kesehatan (Faskes).
“Sedangkan kalau dipotong dengan dosis kedua ada sekitar 1.550.456 dosis yg tersimpan, setelah pemenuhan dosis kedua. Ini artinya kalau ada 50 persen guru yang sudah tervaksinasi, berarti masih ada sekitar 50 ribu yang belum mendapatkan vaksin. Kita bisa menggunakan sisa vaksin yang 1,5 juta itu untuk mendahulukan seperti yang disarankan Bapak Presiden dan Menteri Kesehatan. Karena yang paling beresiko saat ini adalah lansia dan guru,” jelas Khofifah.
Adanya vaksinasi untuk para guru dan tenaga pendidik, dirinya berharap agar hasilnya dapat seperti vaksinasi SDM Kesehatan. Dimana saat ini, dengan efektifitas vaksinasi yang dilakukan dapat menurunkan jumlah kasus covid-19 yang terjadi pada SDM Kesehatan.
“Selain itu juga tentunya protokol kesehatan harus kita ketatkan. Tetapi vaksinasi cukup signifikan untuk bisa menguatkan kekebalan tubuh dari petugas di ring pertama dalam menolong kesehatan. Saat ini dalam rangka tatap muka, guru-guru pun sudah harus dioptimalkan dipersiapkan dengan baik. Sehingga nanti, kita berupaya dari sisa yang belum divaksin, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelas Khofifah.
Disisi lain, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, saat ini distribusi vaksin covid-19 tidak hanya melalui Dinkes Provinsi saja.
Namun juga melalui HUB atau pusat penyimpanan di Jawa Timur di 2 titik di Kota Surabaya dan 2 titik di Kabupaten Sidoarjo. Dari 4 Hub tersebut, vaksin akan didistribusikan ke 38 kabupaten/kota.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah juga membahas mengenai beberapa kabupaten/kota yang belum memaksimalkan kegiatan vaksinasi. Bahkan prosentasenya pun di angka 1 persen.
Terkait hal tersebut, Khofifah meminta agar seluruh Bupati/Walikota di daerah yang masih sangat rendah realisasi vaksinasi tersebut agar segera mengkoordinasikan percepatan vaksinasi di wilayahnya. Utamanya untuk memaksimalkan para lansia dan guru. Termasuk guru di pesantren.
“Hari ini belum maksimal, untuk vaksinasi lansia kita sudah melakukan dengan berbagai ikhtiar. Sehingga harus ada format yang dimaksimalkan. Karena nanti adanya kaitannya, yaitu siswa yang pergi ke sekolah tidak membahayakan bagi lansia di rumah masing-masing,” kata mantan Menteri Sosial RI ini.
Untuk memudahkan jangkauannya, Khofifah mengimbau kepada ASN di Kabupaten/Kota untuk membantu percepatan penyelenggaraan vaksinasi. Dimana hal ini merupakan kesempatan untuk melakukan proses identifikasi vaksinasi bagi para guru dan lansia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Herlin Ferliana menambahkan, pihaknya juga telah memerintahkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat. Koordinasi tersebut untuk melakukan koordinasi terkait pendataan guru yang belum melakukan vaksinasi.
“Tetapi secepatnya sebelum 5 Juli, semua harus sudah tervaksinasi. Insyallah tidak akan lama, karena vaksinnya sudah ada,” terang Herlin.
Kedepan, Dinkes Jatim akan menambah output guna melakukan pemantauan dan memudahkan proses pendataan sasaran vaksinasi untuk para guru. Dimana dari sasaran vaksinasi, guru masuk kedalam kategori pelayanan publik dengan jatah alokasi vaksin sebesar 2.070.774 dosis.
“Kita berharap ada langkah percepatan untuk lansia dan pendidik. Karena pendistribusian vaksin sudah ditentukan dasar yang dipakai yakni mememiliki beberapa poin, salah satunya kecepatan penyerapan dan sisa vaksin,” terang Herlin. (ita)
