Sebagai negara yang dikelilingi lautan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor kelautan dan perikanan. Namun, karena banyaknya tantangan, nelayan belum sepenuhnya diberdayakan secara optimal sehingga belum bisa mengelola hasil laut dengan baik.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah korporasi sebagai wadah yang dapat menyatukan para nelayan untuk mendapatkan edukasi.
“Bagaimana mengkorporasikan para nelayan ini menjadi satu kesatuan sehingga terbangun, dikorporasikan, tidak sendiri-sendiri,” tegas Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, pekan lalu.
Lebih jauh Wapres menyampaikan, melalui korporasi nelayan dapat memperoleh bimbingan bagaimana meningkatkan pendapatan mereka, mulai dari memperoleh modal, cara menangkap ikan, atau armada yang digunakan.
Dengan adanya korporasi, Wapres berharap, kualitas hasil perikanan menjadi lebih baik sehingga dapat diekspor ke pasar global.
“Dan juga kalau kita bisa mengembangkan untuk diarahkan ke ekspor. Hanya memang kita harus [berusaha keras] supaya kualitas ikan kita itu baik,” imbau Wapres.
“Ini juga perlu adanya upaya-upaya peningkatan supaya hasil produknya bisa diterima di pasar global, tidak hanya nasional tapi juga global,” sambungnya.
Selain meningkatkan kualitas ikan, Wapres juga berharap korporasi nelayan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas hasil garam, sehingga bisa digunakan untuk konsumsi dan juga industri.
Menurut Wapres, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan inovasi dan teknologi, namun biasanya membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama baik dengan kementerian/lembaga, maupun dengan institusi terkait dalam menciptakan inovasi tersebut dengan biaya yang lebih murah.
“Oleh karena itu saya harap SNNU bekerja sama dengan KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan], dengan PT Garam, dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) [dalam bidang] teknologi,“ harap Wapres.
Selain itu, Wapres menambahkan, SNNU juga bisa berkolaborasi dengan para nelayan NU yang berada di berbagai wilayah Indonesia.
Wapres pun mengimbau agar SNNU hanya fokus pada beberapa program yang telah direncanakan pada periode ini, sehingga dapat tuntas dan menghasilkan output yang bermanfaat bagi kemajuan nelayan NU.
“Tidak usah semua program periode ini, hanya beberapa program sajahlah yang penting netes [tuntas dan ada output] nanti kan ada periode pengurus selanjutnya yang harus dilanjutkan begini-begini” ucap Wapres.
Di sisi lain, Wapres menjelaskan, pemerintah sendiri punya komitmen yang kuat di sektor kelautan perikanan untuk melakukan upaya pemberdayaan, bahkan pemerintah akan membuat holding pangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perikanan dan kelautan agar dapat membantu menangani masalah yang dihadapi sektor tersebut.
“Nanti dicoba dilakukan penjajakan juga melakukan kerja sama selain yang otoritasnya, tapi juga BUMN-nya yang memang ditugasi untuk menangani masalah ketahanan pangan termasuk masalah perikanan, tapi harus dimulai pembentukan korporasi-korporasi itu sehingga dia [nelayan] bisa misalnya untuk kredit kapalnya yang besar bisa difasilitasi,” jelas Wapres.
Sebelumnya Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Witjaksono melaporkan bahwa nelayan NU mengalami banyak tantangan yang dihadapi sehingga kesejahteraanya masih kurang. Ia juga memaparkan beberapa program kerja hasil Kongres I SNNU yang bertujuan untuk mensejahterakan para nelayan NU.
“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terutama ekonominya baik itu melalui perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,” ucapnya.
Selain Ketua Umum SNNU, hadir pula pengurus SNNU secara virtual dalam audiensi tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal Asep Irfan, Bendahara Umum Jadug Trimulyo, Ketua Bidang Bambang Adi dan Zaim Nugroho. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Masduki Baidlowi. (sak)
