Pemerintah mendukung penuh ikhtiar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, serta jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri.
“Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasulullah saw.,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya melalui video konferensi pada Musyawarah Nasional X MUI, pekan lalu.
Presiden juga mensyukuri bahwa ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Pemerintah tidak dibiarkan sendirian, namun ditemani bahkan dibantu oleh berbagai ormas Islam bersama para ulama, habaib, dan cendekiawan.
“Ini modal berharga kita sebagai sebuah bangsa yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua jajaran pengurus MUI pusat dan daerah di seluruh Indonesia atas perannya menjadi jembatan komunikasi antara ulama dengan pemerintah.
Selain itu, juga atas kontribusinya dalam mencerdaskan dan memberdayakan ekonomi umat sehingga terbangun hubungan yang harmonis dan kondusif, bukan hanya di internal umat Islam, tapi juga kerukunan antarumat beragama di seluruh penjuru Tanah Air.
“Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia telah menjadi tenda besar umat Islam, sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat, dengan komitmen dan peran yang telah teruji dalam membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di manapun berada,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Presiden, pemerintah terus mengerahkan semua sumberdaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Pemerintah berupaya menyeimbangkan penanganan kesehatan dengan penanganan ekonomi sehingga membuat masyarakat aman dari COVID-19 tapi tetap produktif dan mampu bertahan hidup.
Berkaitan dengan upaya mengatasi pandemi, Kepala Negara memberikan apresiasi yang tinggi pada langkah responsif MUI dalam mencegah penularan COVID-19 dengan menyusun sejumlah fatwa dan panduan beribadah untuk memastikan keamanan dan kemudahan umat saat beribadah. Fatwa-fatwa tersebut sangat kontekstual dan senafas dengan prinsip-prinsip kemaslahatan.
“MUI juga sangat konsisten menyuarakan pentingnya kita mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan beribadah dan berdakwah. Mengutamakan keselamatan jiwa di tengah ancaman pandemi merupakan prinsip kemaslahatan syariat Islam,” jelasnya.
Keterlibatan aktif MUI untuk mengajak umat disiplin menjalankan protokol kesehatan akan menjadi teladan yang baik. Dengan keteladanan para ulama, para habaib, dan tokoh masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, Presiden yakin tugas berat pemerintah akan menjadi semakin ringan.
“Dalam kesempatan mulia ini, saya mohon MUI juga dapat membantu mengawal program vaksinasi yang akan segera kita lakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi pandemi agar kesehatan masyarakat bisa cepat pulih dan ekonomi bisa bangkit kembali,” tandasnya. (sak)
Susunan MUI Pusat 2020-2025
1. Dewan pertimbangan
- Ketua Dewan Pertimbangan: Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin;
- Wakil Ketua: Prof. Syafiq A Mughni; KH Zainut Tauhid Sa’adi; Prof. Dr. Hamdan Zulfa; Prof. Dr. Didin Hafiduddin; KH Anwar Iskandar; Habib Zen Umar bin Smith; Prof. Dr. H. Jimmly Asshiddiqy; KH Sadli Karim; KH Masdar Farid Masudi; KH Abun Bunyamin; Dr. H. Ahmad Heryawan Lc, M.SI; Prof. Dr. H Masykuri Abdillah; KH. Muhyidin Djunaidi, MA;
- Sekretaris: Prof. Dr. Dadang Kahmad;
- Wakil Sekretaris: KH. Zulfa Mustofa; Prof. Mukhtar Latif; Prof. Maman Abdurrahman;
2. Dewan Pimpinan MUI
- Ketua Umum: KH. Miftachul Akhyar;
- Wakil Ketua Umum: Dr. Anwar Abbas, MM, M.Pd; KH. Marsyudi Syuhud; Drs. H Basri Barmanda, MBA;
- Ketua: KH Masduki Baidlowi; Dr. H Yusnar Yusuf Rangkuti; Prof. Dr. H Noor Achmad; KH Abdullah Jaidi; KH Afifuddin Muhajir; Dr. KH. Sodikun; Dr. H Lukman Hakim; Drs. KH Sholahuddin Alaiyubi; Prof. Amany Lubis; KH. Khalil Nafis; Prof. Dr. Jeje Zainuddin; Dr. Asrorun Niam Sholeh; Dr. Sudarnoto; Prof. Utang;
- Sekretaris Jenderal: Dr. Amirsyah Tambunan;
- Wasekjen: Dr. Fahrur Rozi; Abdul Ghani; Habib Ali Hasan Bahar; Rofiqul Umam Ahmad; Azrul Tanjung; Asrori S Karul; Ikhsan Abdullah; Arif Fakhrudin; M Ziyad; Isfah Abdul Azis; Dr. Badriyah Fayumi; Dr. H. Pasni Rusli; Dr. Abdul Ghofar Rozin; Prof. Dr. Valina Singka;
- Bendahara Umum: Misbahul Ulum;
- Bendahara: Dr. H Eman Suryaman; Dr. Rahmat Hidayat; Trisna Ningsih Juliani; Jojo Sutisna; Erni Yuliana.