Guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah mulai tahun depan akan melaksanakan program training besar-besaran, baik itu di kementerian atau lembaga (K/L), di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ataupun oleh swasta.
“Ada yang di dalam negeri, ada yang akan kita kirim keluar,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Sertifikasi Elektrik dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/3) siang.
Menurut Presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi pemegang Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia akan dipilih pemerintah untuk dikirim keluar. Untuk belajar lagi, belajar skill, belajar teknologi-teknologi baru.
“Ada yang 6 bulan bisa, ada yang setahun mungkin, ada yang 2 tahun, enggak apa-apa. Tapi ini mengupgrade skill kita, meng-upgrade SDM kita agar memiliki kesempatan untuk belajar teknologi-teknologi baru,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, tanpa itu Indonesia akan ditinggal oleh negara lain dan akan kalah kompetisi dengan negara-negara lain.
Karena itu, Presiden menekankan, kita harus terus membekali keahlian-keahlian yang baru, yang membuat Indonesia memiliki daya saing yang tinggi serta menjadi ahli dan andal, unggul, berani berkompetisi baik di dalam negeri maupun di luar.
“Percuma kita punya teknologi yang canggih-canggih misalnya atau yang paling baru tetapi tidak ada orang Indonesia yang bisa mengoperasikan, hati-hati. Hati-hati, kita harus mau belajar,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyambut menyambut baik program sertifikasi elektronik ini bagi SDM-SDM konstruksi Indonesia. Presiden menilai, hal ini penting memberikan keunggulan terkait dengan jaminan profesionalisme, jaminan mutu, jaminan akuntabilitas di setiap jenis pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki.
Baru 616.000 Orang
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam laporannya menyampaikan, peluncuran sertifikat elektronik tenaga kerja konstruksi Indonesia itu merupakan bagian dari program pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi.
“Pada hari ini akan dilaksanakan peluncuran sertifikat elektronik yang disertai dengan penyerahan sertifikat dan uji sertifikasi bagi 16.000 orang tenaga kerja konstruksi yang terdiri atas 13.900 orang tenaga terampil dan 2.100 orang tenaga ahli,” ungkap Basuki.
Ia menyebutkan, program ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden pada acara percepatan sertifikasi 10.000 tenaga kerja konstruksi pada tanggal 31 Oktober 2018 di Jakarta International Expo, Kemayoran.
Sampai dengan 2018, menurut Basuki, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat adalah sebesar 616.000 orang dari total tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang. “Jadi baru 7,4 persen,” ujarnya.
Menteri PUPR menargetkan, pada tahun 2019 ini akan ada 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari tahun 2015 – 2018 sebanyak 50.000 orang setiap tahun.
Sertifikasi ini, lanjut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, juga dilakukan terhadap warga binaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Yang memenuhi syarat dan sampai saat ini sudah berjumlah 3.267 orang, dan sedang diproses 1.000 orang. “Jadi nanti total 4.200 orang, di 53 lembaga pemasyarakatan,” ungkapnya.
Untuk mengejar target 10 kali lipat tersebut, menurut Basuki, Kementerian PUPR telah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian BUMN untuk melaksanakan revitalisasi pendidikan kejuruan dan vokasi dengan program link and match.
Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR juga melaporkan bahwa saat ini pemerintah sudah melakukan sertifikasi elektronik melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional.
“Jadi sertifikat yang mereka bawa ini yang terakhir, nanti akan disimpan di rumah, karena sertifikat sudah ada di handphone. Itulah yang nanti kita namakan dengan elektronik sertifikasi ini,” pungkasnya. (sak)
