Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo berharap agar pembangunan gedung Data Center Indonesia Incorporated (DCII) menjadi pusat Mall Pelayanan Publik di Jawa Timur.
Tidak hanya itu saja, gedung DCII yang dibagun satu kawasan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prov Jatim di jalan Ngagel Surabaya itu juga menjadi penguat ekspor komoditas yang berfungsi mengintegrasikan data dalam satu sistem (one big data).
“Kita harapkan gedung ini menjadi smart building yang terkait dengan pelayanan publik,” ujar Pakde Karwo, sapaan Gubernur Jatim itu sesaat sebelum melakukan Peletakan Batu Pertama Gedung DCII dan Dinas PMPTSP Prov. Jawa Timur di Jl. Ngagel Surabaya, Minggu (10/2).
Pakde Karwo menyampaikan, untuk mewujudkan keinginan itu, diperlukan dukungan nuansa kekinian guna memunculkan sisi-sisi kreatif dan inovatif. Sehingga diharapkan, orang tidak bertemu orang lagi, tetapi orang bertemu dengan sistem.
“Jika selama ini konteks pelayanan publik banyak mengarah pada perijinan dan non perijinan, maka nantinya akan lebih luas lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Pakde Karwo mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Jatim yang akan dirancang kedepan tidak hanya itu-itu saja. Tetapi sumber PAD yang diperoleh juga berasal dari obyek baru berupa penjualan data.
“Yang tentunya tidak mengesampingkan prinsip keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) melalui PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi),” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan pula, bahwa di dalam gedung DCII nantinya terdapat ruang-ruang kreatif untuk para milenial dalam menuangkan idenya. Mereka bisa menjual ide sampai ke mancanegara.
“Misalkan mereka bisa menjual produk animasinya ke negara-negara lain,” ungkapnya.
Sementara menyoal ditempatkannya Dinas DPMPSP Prov. Jatim berada satu gedung dengan DCII, Pakde Karwo menilai karena OPD tersebut secara spesifik keluarannya adalah peningkatan investasi. Sehingga diharapkan, agar para investor yang ingin menanamkan modal mereka tidak lagi pergi ke spot-spot tertentu di Jatim untuk melihat prospektus obyek investasi di Jatim.
“Karena semua telah tercover di dalam gedung ini. Jadi nanti disediakan ruang representatif untuk menjalankan perannya,” terangnya.
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr Ir Heru Tjahjono MM menyampaikan bahwa lahan gedung DCII dan DPMPTSP Prov. Jatim merupakan milik PT Panca Wira Usaha (PWU), salah satu BUMD Pemprov. Jatim yang berlokasi di Jl Ngagel Surabaya.
Rencananya, sebut Sekdaprov Heru Tjahjono, pembangunan gedung enam lantai tersebut akan dibangun seluas 4.000 meter persegi dari total luas lahan yang dimiliki seluas 27.000 meter persegi.
Secara rinci, Sekdaprov Heru Tjahjono menjelaskan, enam lantai tersebut terdiri dari lantai basement untuk lahan parkir, lantai 1 dan 2 untuk DCII, lantai 3 untuk co-working space, lantai 4-6 untuk layanan publik, Investment center dan gedung DPMPTSP.
“Sedang lantai atas (rooftop), opsional dapat digunakan untuk VIP cafe rooftop. Dan target penyelesaian pembangunannya diharapkan selesai pada tahun 2020,” ujar Sekdaprov Heru Tjahjono.
Pusat Pengolahan Limbah
Selain meletakkan batu pertama pembangunan gedung DCII dan DPMPTSP Prov. Jatim di kawasan Ngagel Surabaya, Pakde Karwo juga menandatangani prasasti pencanangan pembangunan pusat pengelolaan sampah dan limbah yang berlokasi di Desa Cindoro, Bandar Blandong, Kabupaten Mojokerto.
Soal pembangunan tersebut, Pakde Karwo menyampaikan bahwa pembangunan tersebut memerlukan waktu berpikir yang cukup panjang.
“Perlu diketahui bersama bahwa, komitmen pembangunan pengelolaan sampah dan limbah ini sudah tercetus saat Gubernur Imam Utomo,” ujarnya.
Pakde Karwo menjelaskan, pembangunan proyek tersebut semestinya tersedia di Cerme Gresik. Namun melihat kualitas tanah tersebut masih belum memenuhi persyaratan dan kondisi tanahnya bukan berupa tanah liat sehingga limbah-limbah yang dibuang dikhawatirkan akan meresap ke dalam tanah yang nantinya sangat mempengaruhi kondisi lingkungan, maka perlu dicarikan lokasi yang lain.
“Setelah melakukan penelitian serta proses perijinan yang cukup panjang akhirnya disepakati di Mojokerto,” terangnya.
Tanah tersebut merupakan milik Perhutani dengan luasan lahan 50 Ha, dengan pembangunan tahap pertama seluas 5 Ha.
“170 juta ton limbah setiap tahun dihasilkan oleh industri, apabila tidak dikelola secara benar dan baik tentunya akan mempengaruhi kondisi tubuh masyarakat Jawa Timur,” ungkap Pakde Karwo.
Untuk itu Pakde Karwo sebagai orang nomor satu di Jawa Timur sangat berterima kasih kepada Perhutani yang telah menyediakan tanah untuk kepentingan bersama.
Dengan tersedianya pusat pengelolaan sampah dan limbah industri di Jawa Timur, maka tidak perlu lagi membuang sampah dan limbah ke Bogor, Jawa Barat sebagaimana yang selama ini diakukan.
Pakde Karwo menyampaikan, kalau pembangunan tersebut dinilai sangat mendesak mengingat limbah industri setiap tahun akan terus meningkat.
“Limbah industri nantinya akan dikelola dengan baik sehingga akan dihasilkan produk-produk yang bisa dimanfaatkan kembali,” jelasnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo berpesan agar masyarakat sekitar yang terdampak diikutkan dalam proses pembangunan dan pengelolaan, agar mereka juga bisa menikmati hasil pembangunan proyek tersebut. (ita)
