Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus-kasus tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur yang melibatkan sejumlah kepala daerah, pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah serta anggota legislatif, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Bahkan orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim itu berharap kasus korupsi seperti gunung es di Jatim segera tuntas, sehingga tercipta clean governance (pemerintahan yang bersih).
“Saya dukung biar kasus korupsi seperti gunung es selesai sehingga jadi clean governance,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Jumat (11/8) sore.
Kendati demikian, Pakde Karwo mengaku kurang sepakat jika Jatim dikatakan sebagai provinsi yang terbanyak kasus dugaan korupsinya. “Bukan Jatim yang terbanyak, tapi daerah lain belum ada pintu masuk, sehingga belum terungkap,” ujar Pakde Karwo.
Dijelaskan Soekarwo, upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Jatim sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja fokusnya pada pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
“Yang penting rakyat tidak dipungli saat membutuhkan layanan publik. Imbasnya, praktek pungli beralih antara pejabat dengan DPRD karena PTSP juga belum ada,” ungkapnya.
Diakui Pakde Karwo, problem moralitas ini sulit untuk diukur atau diminimalisir dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Sebab perilaku itu tak bisa disistematikan.
“Makanya kita sekarang mulai menggunakan New e-budgeting sehingga perencanaan beserta rincian anggaran harus dimasukkan sejak pembahasan KUA PPAS sehingga praktek korupsi dan pungli bisa diminimalisir,” bebernya.
Diantara solusi untuk memperbaiki perilaku dan moralitas pejabat, kata Pakde Karwo yakni melalui remunerasi gaji pegawai dan anggota DPRD. “Kita juga harus rasional dengan kebutuhan hidup dan tingkat kesejahteraan, meskipun tidak selalu signifikan dengan moralitas,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sejak ramadhan lalu KPK aktif melakukan pengusutan hingga operasi tangkap tangan (OTT) di Jatim. Hasilnya, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov dan pimpinan Komisi B DPRD Jatim terjaring OTT.
Kemudian berlanjut ke Kabupaten Mojokerto dengan menangkap ketua DPRD Kab Mojokerto dan kepala OPD Pemkab Mojokerto. Selanjutnya, penangkapan Kajari Pamekasan, kepala Inspektorat hingga Bupati Pameksan, dan terbaru penangkapan ketua DPRD Kota Malang. (ist)
